Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan pemerintah terus mengawal perkembangan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
AHY mengatakan pemerintah masih fokus mematangkan perencanaan proyek tersebut sepanjang 2026, dengan harapan implementasi akan semakin siap pada 2027.
“Saya sudah menyampaikan dan melaporkan kepada Pak Presiden bahwa kita masih mengawal proyek ini di tahun 2026, dan mudah-mudahan pada 2027 pelaksanaannya semakin matang,” ujar AHY dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, proyek Giant Sea Wall menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam melindungi kawasan pesisir Pantura dari ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Pemerintah saat ini terus menyempurnakan peta jalan (roadmap) serta memperkuat koordinasi lintas wilayah agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan.
AHY menambahkan, proyek sepanjang 575 kilometer tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan pesisir, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, kawasan industri, serta keselamatan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
Proyek ini juga menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur adaptif di era Presiden Prabowo Subianto, sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim dan ancaman bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan pembangunan Giant Sea Wall akan dibagi ke dalam 15 segmen.
Ia menjelaskan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek akan dilakukan secara terpadu, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
Didit menekankan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini tidak hanya ditujukan untuk melindungi kawasan industri dan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
“Di sana ada kehidupan masyarakat, ekosistem, serta nelayan yang harus dilindungi,” ujarnya.
Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir utara Jawa, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
