Jakarta, Aktual.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan rekam jejak dan pengalaman Luke Thomas Mahony menjadi pertimbangan utama dalam penunjukannya sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Menurut Rosan, Luke dinilai memiliki pengalaman yang kuat di sektor mineral dan perdagangan (trading), serta jaringan luas di industri tersebut.
“Kita melihat banyak pertimbangan, termasuk track record-nya. Yang paling penting pengalaman trading dan mineralnya ada, pernah memimpin perusahaan mineral dan memiliki network yang baik,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Luke Thomas diketahui merupakan warga negara Australia yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Vale Indonesia. Selain itu, ia juga menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization di Danantara Indonesia sejak September 2025.
Rosan menambahkan, selama bergabung di Danantara, kinerja Luke dinilai sangat baik. Ia juga dinilai memiliki pemahaman terhadap konteks Indonesia, termasuk kemampuan berbahasa Indonesia.
“Dia bisa bahasa Indonesia dan memahami kondisi di sini. Itu juga menjadi nilai tambah,” katanya.
Penunjukan Luke Thomas dilakukan seiring pembentukan badan usaha baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang akan berperan sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.
Pemerintah membentuk DSI untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), nikel, dan mineral lainnya. Perusahaan ini akan menjadi pelaksana utama pengelolaan ekspor secara bertahap hingga sepenuhnya berjalan mulai 1 September 2026.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah terkait tata kelola ekspor SDA strategis. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan komoditas tertentu dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pembentukan DSI menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor dan penerimaan devisa negara.
Ia menjelaskan bahwa kontribusi ekspor komoditas SDA mencapai sekitar 60 persen dari total ekspor nasional. Namun, masih terdapat praktik trade mis-invoicing atau under-invoicing yang menyebabkan ketidaksesuaian data ekspor dan berpotensi merugikan negara.
“Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan devisa, pajak, serta akurasi data perdagangan,” ujar Airlangga.
Dalam masa transisi, perusahaan eksportir masih dapat melakukan transaksi langsung dengan pembeli luar negeri, namun dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui DSI. Setelah masa transisi tiga bulan, seluruh proses ekspor, mulai dari kontrak hingga pembayaran, akan sepenuhnya dikelola oleh DSI.
Pemerintah berharap pembentukan BUMN eksportir ini dapat meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
