Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R Abdullah, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik tegas dengan membawa kasus dugaan kekerasan terhadap relawan WNI oleh tentara Israel ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Desakan tersebut disampaikan menyusul laporan adanya tindakan kekerasan yang dialami warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.
“Kami mengecam keras tindakan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan, lebih-lebih tindakan kekerasannya. Itu semua adalah kejahatan yang harus dihentikan dan diberi sanksi,” kata Taufiq dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Ia menilai tindakan aparat Israel terhadap relawan kemanusiaan telah melanggar hukum internasional dan tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, dunia internasional harus mengambil sikap tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
“PBB tidak boleh kalah lagi dengan arogansi Israel yang tidak mau tunduk kepada hukum internasional,” ujarnya.
Salah satu relawan asal Indonesia, Rahendro Heruwibowo, mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya saat berada dalam penahanan. Ia mengaku diperlakukan secara kasar oleh aparat Israel sejak proses penangkapan hingga penahanan.
“Borgol dipasang sangat kencang lalu sengaja ditarik. Kami dipaksa berjalan sambil menunduk, dan jika jatuh langsung ditendang. Saya juga dipukul, diinjak, hingga disetrum,” ungkap Rahendro.
Menurutnya, para relawan bahkan dibawa ke ruang khusus yang diduga digunakan untuk melakukan penyiksaan. Perlakuan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap relawan sipil.
Menanggapi hal tersebut, Taufiq menilai sikap diam dunia internasional selama ini justru memberikan ruang bagi Israel untuk terus melakukan tindakan kekerasan tanpa konsekuensi.
“Selama ini dunia internasional terkesan diam, sehingga Israel bisa leluasa bertindak semena-mena,” tegas politisi PKB ini.
Ia meminta pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Luar Negeri, tidak hanya fokus pada proses pemulangan warga negara Indonesia, tetapi juga memastikan pemulihan kondisi fisik dan psikologis para korban.
Menurutnya, langkah konkret seperti pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan pendampingan trauma healing harus segera dilakukan bagi para relawan yang mengalami kekerasan.
“Kami meminta pemerintah segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada para WNI yang menjadi korban, serta memberikan pendampingan psikologis,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
