Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi VII DPR, Fadel Muhammad menyebut masalah yang ada di Kementerian ESDM sangat serius, mengingat banyak Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM, Sudirman Said yang saling bertentangan satu sama lain.
Kondisi ini di mata Fadel sangat membahayakan, sebab jika Kepmennya masih saling berbenturan, tidak akan berdampak ke laju pertumbuhan ekonomi.
“Dari penyisiran Komisi VII DPR ada sekitar 20 Kepmen yang saling bertentangan. Ini menunjukkan tidak ada kebijakan energi yang jelas,” tandas Fadel di Jakarta, Kamis (17/3).
Dengan tidak jelasnya kebijakan energi ini maka bisa dipastikan kebijakan terkait kedaulatan energi juga tidak memiliki arah yang jelas.
“Saya rasa kebijakan kedaulatan energi itu jadi non sense, akibat banyaknya Kepmen yang saling bertentangan itu,” tegas dia.
Termasuk kebijakan Sudirman Said dalam menyikapi kasus PT Freeport Indonesia dianggap kurang jelas. Dalam hal divestasi dan membangun pabrik pemurnian (smelter) Freeport juga dianggap kurang jelas dan tegas.
“Seperti soal bangun smelter Freeport. Tekan dong Freeport agar mau bangun (smelter). Bangun di Gresik juga tidak apa-apa, karena infrastrukturnya sudah baik,” kata dia dengan menambahkan pihak Komisi VII sendiri di April nanti akan berkunjung ke lokasi tambang Freeport di Papua.
Bahkan untuk divestasinya, pemerintah harus mendorong pembelian divestasi saham Freeport itu. Kalau bisa, koordinasi dengan Kementerian BUMN agar membentuk holding untuk membeli saham divestasi itu.
Namun sayangnya, kata dia, Menteri Sudirman saat ini sibuk dengan perseteruan soal blok Masela, Maluku dengan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli.
“Mestinya di 2016 ini harus lebih baik. Dan kita harap permasalahan di ESDM dapat diselesaikan dengan baik,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
