Jakarta, Aktual.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Mappetahang Fatwa atau biasa dikenal AM Fatwa, menganggap upaya kriminalisasi pemerintah kepada beberapa pihak merupakan tindakan yang berlebihan.
Ia menilai bahwa tindakan tersebut sangat keliru karena bersifat politis.
“Kekeliruan besar kalau pemerintah ini sedikit-sedikit membesarkan masalah dan dikriminalisasikan,” ujar Fatwa di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).
Kesan kriminalisasi yang dilakukan pemerintah sendiri dilakukan kepada sejumlah pihak yang memprotes keputusan pemerintah. Menurut Fatwa, sebagai pihak yang dipilih langsung oleh rakyat, seharusnya pemerintah lebih menampung aspirasi-aspirasi yang tertuju kepadanya (pemerintah).
“Dia mesti berpikir keras untuk mengakomodasi (aspirasi), bagaimana mengakomodasi secara politik dan akomodasi ekonomi,” imbuhnya.
Anggota DPD dari Dapil DKI Jakarta ini menambahkan bahwa tindakan pemerintah ini justru akan memperparah keadaan sehingga membuat pemerintah terjebak dalam jalan yang dipilih.
“Kalau cara pemerintah dengan mencari-cari kesalahan dan kriminalisasi itu akan membuat pemerintah kewalahan. Ini akan seperti bola salju kekuatannya,” tutupnya.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
