Untuk memperburuk situasi, pemerintahan Aung San Suu Kyi juga membatasi akses bagi para pekerja kemanusiaan dan juga memperburuk penderitaan lebih dari 100.000 orang yang telah terlantar akibat pertempuran.
Serangan Terhadap Kebebasan Berpendapat Terlepas dari kekejaman akibat penggunaan kekuasaan berlebihan oleh militer, ada wilayah dimana pemerintahan sipil mempunyai otoritas yang kuat untuk melakukan reformasi untuk melindungi HAM, khususnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi, asosiasi dan berkumpul secara damai.
Akan tetapi, dua tahun setelah Aung San Suu Kyi menduduki tampuk kekuasaan, pembela hak asasi manusia, aktivis dan jurnalis ditangkap dan dipenjarakan, sementara yang lainnya mendapat ancaman dan intimidasi karena kerja-kerja mereka.
Pemerintahan Aung San Suu Kyi juga gagal untuk menghapuskan undang-undang yang represif termasuk beberapa aturan yang digunakan untuk memenjarakan dirinya dan orang lain yang mengkampanyekan demokrasi dan hak asasi manusia di masa lalu.
Bahkan, Aung San Suu Kyi juga secara aktif mempertahankan keberadaan undang-undang tersebut, khususnya dengan membiarkan otoritas setempat memenjarakan dua wartawan Reuters karena telah mendokumentasikan kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar.
Amnesty International menganugerahi penghargaan HAM tertinggi “Ambassador of Conscience” pada 2009 kepada Aung San Suu Kyi atas perjuangannya yang secara damai membela demokrasi dan HAM di Myanmar.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
