Jakarta, aktual.com – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati kenaikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2026 menjadi Rp335 triliun. Kenaikan ini jauh lebih besar dari alokasi awal pada tahun 2025 yang disetujui sebesar Rp71 triliun. Keputusan ini diambil saat rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (23/9/2025).
Walau sudah dinaikan anggarannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat masih rendahnya daya serap program MBG. Ia pun menyatakan akan mengambil sikap tegas terhadap rendahnya penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) — salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran.
Hingga awal Oktober 2025, data Kemenkeu menunjukkan serapan MBG nasional masih di bawah 60 persen, dengan banyak daerah mengalami kendala distribusi, sistem data penerima, serta keterlambatan pelaporan.
“Kalau di akhir Oktober penyerapannya belum optimal, uangnya akan kita tarik. Bisa kita alihkan ke program lain, dipakai mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Pada dasarnya, tidak ada uang yang menganggur di kementerian sampai akhir tahun,” kata Purbaya di Jakarta, selasa (7/10).
Baca juga:
Siswa Jadi Korban: MBG Jangan Jadi Proyek dan Rente
Terkait rencana tersebut menggeser anggaran MBG yang tidak terserap optimal, Purbaya mengatakan sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo. “Dia (Prabowo) (enggak) setuju juga tidak bisa diserap, tidak mengubah apa-apa kan. Dia bilang (ke) saya ok, boleh dia, bagus. Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat Tapi kalau saya tidak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah,” ungkapnya.
Namun bila serapan anggaran MBG berjalan baik, Purbaya berjanji akan menambah anggaran program unggulan itu. Selain itu untuk membantu penyerapan anggaran MBG, Menkeu akan membantu. “Program MBG treatment-nya sama. Kalau kita lihat ada kendala, kita akan bantu, termasuk mengirim manajemen maupun orang keuangan untuk mempercepat penyerapan,” ujar Purbaya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyebutkan, akuntabilitas program MBG patut dipertanyakan. Dengan klaim telah berjalan di 38 provinsi dan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 22 juta, angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya transparansi yang bisa diakses publik.
“Isu potensi risiko korupsi juga menguat, sebagaimana laporan Transparency International Indonesia di mana beberapa menu MBG tidak mencapai nilai rata-rata penerima manfaat sebesar Rp10 ribu per porsi,” ungkap Diah dalam keterangannya kepada Aktual,com.
Baca juga:
KPK Kaji Pelaksanaan MBG untuk Cegah Tindak Pidana Korupsi
Disis lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membaik. Pernyataan ini disampaikannya usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor DEN pada Jumat, 3 Oktober 2025.
“Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas, di era Presiden Jokowi pun mengatakan, dirinya telah mengingatkan agar BGN mampu dan segera menyerap semua anggaran MBG sesuai sasaran, dan membantu perputaran roda perekonomian di daerah.
Baca juga:
Wakil Kepala BGN Sebut Program MBG Tidak Boleh Berorientasi Bisnis
Semenatara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa realisasi anggaran BGN hingga saat ini sudah mencapai Rp 21,64 triliun atau setara 36 persen dari total anggaran. Adapun tahun ini BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 71 triliun. “Untuk bantuan pemerintah, makan bergizinya, (realiasi anggaran) kurang lebih Rp 18,63 triliun. Itu sudah mencapai 37 persen,” kata Dadan.
Dukungan Pemanfaatan Anggaran MBG yang Tak Terserap
Menanggapi rencana pemangkasan tersebut, Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar, memandang langkah Menkeu Purbaya sebagai strategi taktis untuk mengalihkan anggaran yang tidak terserap secara optimal ke program-program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat kelas bawah.
“Ini kan tinggal tiga bulan lagi (sisa tahun 2025). Jadi, memang langkah Pak Purbaya itu bisa dibilang cukup taktis sebetulnya, untuk mendorong spending, belanja daya beli masyarakat,” sebutnya saat ditemui Infobank di sela-sela acara konferensi pers launching platform MBG Watch di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Ia sendiri menyatakan kesetujuan atas langkah yang diambil Menkeu Purbaya. Menurutnya, program MBG yang dijalankan pemerintah saat ini memang tidak efisien dan efektif, serta tak berdampak.
Ditambah, mereka yang masuk ke operasional layanan MBG berasal dari pemain-pemain besar, yang bukan dari kalangan petani kecil dan UMKM. Hal ini menyebabkan minimnya perputaran uang pada masyarakat kelas bawah.
“Jadi, pengaruh multiplier efeknya relatif kecil, sehingga kalau seandainya MBG itu tidak efektif, penyerapan anggaran kecil, lebih baik (dananya) digeser ke yang lain,” imbuhnya.
Baca juga:
Dapur SPPG MBG Harus Jalankan SOP Pelayanan dengan Baik
Menko Pangan Zulkifli Hasan pun ikut merespons pernyataan Menkeu Purbaya yang akan memotong dana MBG yang tak terserap sampai Oktober, menurutnya anggaran MBG sudah disalurkan ke program sehingga tidak mungkiin bisa dipangkas.
“MBG itu program utama Pak Presiden. Jadi tak mungkin dialihkan ya,” ujarnya, Selasa (14/10).
Ia pun optimistis anggaran yang sudah disalurkan ke program MBG ini bisa terserap optimal, dan tepatsaran bagi 82 juta penerima manfaat.
“Insyaallah. Itu merupakan program yang sangat penting. Program yang menjadi program utama pemerintah,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi
