Ilustrasi. Fly Ash Bottom Ash (FABA) hasil pembakaran batu bara di PLTU PLN yang di manfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan konstruksi bahan bangunan. ANTARA/HO- Humas PLN (foto: charah)
Ilustrasi. Fly Ash Bottom Ash (FABA) hasil pembakaran batu bara di PLTU PLN yang di manfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan konstruksi bahan bangunan. ANTARA/HO- Humas PLN (foto: charah)

Jakarta, aktual.com – Serangan ransomware telah melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN), yang berdampak pada sektor jasa konstruksi.

Ketua Umum BPP GAPENSI, Andi Rukman Nurdin, menyayangkan insiden tersebut karena menyebabkan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi (SIJKT) terkunci selama serangan siber itu.

“Selama 10 hari tercatat 1.479 permohonan perizinan berusaha dan 12.332 permohonan sertifikasi tenaga kerja konstruksi terhenti,” kata Andi dalam keterangan tertulis, Senin (1/7/2024).

Dia menambahkan bahwa aplikasi e-simpan, bagian dari SIJKT, menyimpan data pengalaman 10.527 badan usaha konstruksi dan 98.320 tenaga kerja konstruksi profesional. Data ini digunakan oleh pengguna jasa dari APBN, APBD, dan sektor swasta sebagai syarat tender.

Hal ini menyebabkan efek domino yang menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dia menyatakan bahwa dampak serangan siber sangat dirasakan oleh pelaku jasa konstruksi yang bergantung pada kelancaran perizinan dan sertifikasi untuk beroperasi dan bersaing.

Perlu diketahui, PDN lumpuh sejak 20 Juni lalu. Dalam lima tahun terakhir, seluruh proses penyelenggaraan konstruksi, mulai dari perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga big data processing untuk kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional, telah sepenuhnya mengadopsi teknologi informasi.

Dia menjelaskan bahwa Kementerian PUPR sebagai pembina dan pengguna jasa konstruksi, Lembaga OSS yang mengelola perizinan berusaha, dan LPKPP yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, masing-masing menjalankan tugas dan wewenangnya dengan efisien.

Namun, dengan adanya kebijakan Satu Data Nasional, hanya Kementerian PUPR yang menyerahkan SIJKT ke server PDN, sementara portal PUPR, OSS, dan LKPP masih menggunakan cloud server. Dia berharap pemerintah segera mengatasi masalah ini karena industri jasa konstruksi juga bergantung pada PDN.

“Kami pemerintah agar data yang tersandera dapat segera dipulihkan demi keberlangsungan dan perkembangan sektor jasa konstruksi,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Rizky Zulkarnain