Anggaran Proyek Infrastruktur Pemerintah Dinilai Tidak Proporsional

Jakarta, Aktual.com – Deputi BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius mengatakan, kapasitas pembiayaan infrastruktur melalui APBN dan APBD hingga 2019 diperkirakan sebesar Rp 1.500 triliun.

Sedangkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 1.978 triliun. Sehingga terdapat gap pembiayaan mencapai Rp 500 triliun.

“Sektor listrik butuh Rp 1.000 triliun, pelabuhan Rp 591 triliun, jalan Rp 733 triliun, perumahan Rp 328 triliun, migas 507 Rp triliun, telco Rp 280 triliun, kereta Rp 226 triliun, bandara Rp 144 triliun, lain lain Rp 987 triliun,” paparnya di Jakarta, ditulis Selasa (17/10).

Sementara Ekonom Senior Indonesia, Faisal Basri menilai pembiayaan infrastruktur belum dilakukan secara proporsional. Ada pendanaan proyek infrastruktur yang mengambil anggaran proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi alokasi di daerah lain.

“Kapasitas meminjam Adhi Karya terbatas untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang banyak. Kalau sumber daya terserap banyak ke proyek LRT, bisa kacau. Nggak bisa seperti itu cara membangun (infrastruktur) itu,” ujar Faisal Basri.

Selain itu dia juga mencontohkan pada alokasi pembiayaan infrastruktur PT Hutama Karya (Persero) untuk proyek jalan tol Trans Sumatera yang belakangan dipindahkan untuk membiayai proyek infrastruktur di Pulau Jawa.

Faisal meminta agar Pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan penganggaran atas proyek-proyek infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan.

Laporan: Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby