Hamdhani, anggota Komisi VI DPR dari Partai Nasdem juga mendesak agar penggunaan APBN untuk proyek infrastuktur bisa menciptakan persaingan yang adil.
“Swasta jangan dianaktirikan. Yang lebih banyak menyerap tenaga kerja itu swasta,” ujarnya.
Dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur menjadi perhatian setelah Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rachmadi, menyatakan, ada 37 ribu kontraktor swasta bangkrut akibat dikalahkan BUMN.
“Jika swasta menjadi subkontraktor BUMN, mereka telat dibayar. Kadang tidak dibayar,” ujar Bambang.
BUMN memang dominan dalam proyek infrastruktur senilai Rp 4.197 triliun ini. Bahkan dalam proses lelang, swasta kerap tak diajak. Di proyek Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, hanya 10 perusahaan yang diundang lelang dan semuanya BUMN.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
