Jakarta, Aktual.com – Tanpa diketahui publik, tahu-tahu di tahun lalu Menteri Keuangan sempat ngutang ke dana pungutan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Langkah ini dilakukan karena anggaran fiskal APBN jebol dan utang itu dilakukan untuk menambalnya.
Sikap ngutang Menkeu itu terungkap di acara Peluncuran Buku BPDP Kelapa Sawit, Peluncuran Program Replanting dan Skema Insentif BioDiesel baru di kantor Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, semalam, ditulis Rabu (3/5).
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana Rp 2 triliun itu dioinja sebentar untuk mengamankan anggaran negara. Dan rencananya, pinjaman itu akan dikembalikan ke BPDP Sawit dalam tahun buku 2017 ini.
“Iya, kemarin (tahun 2016) Kementerian Keuangan terpaksa mengambil atau meminjam uangnya dan kita akan segera kembalikan. Nanti kita usulkan di 2017 supaya cepat,” tukas Sri Mulyani.
Dirinya pun menjamin bahwa utangan dari dana pungutan BPDP sawit Rp 2 triliun di tahun lalu sangat bisa dipertanggungjawabkan.
“Karena saya janji, dalam rangka pengelolaan APBN 2016 itu semuanya transparan dan sedang diaudit oleh BPK,” jelas mantan Direktur Bank Dunia itu.
Untuk itu, Sri Mulyani berharap, APBN ke depan harus menjadi instrumen yang lebih kredibel. Dengan begitu, kejadian ngutang ke BPDP Sawit itu tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Jadi janji saya, mengelola (APBN) saya jauh lebih kredibel dan kami tidak perlu lagi melakukan tindakan-tindakan pinjam-meminjam dari BPDB tersebut,” jelas dia.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
