Jakarta, Aktual.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merencanakan penerapan strategi smart power sebagai respons terhadap serangan yang dilancarkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan selama seminggu terakhir.
Agus menyampaikan, “Dalam menangani situasi di Papua, kita harus menggunakan smart power.” Ia menekankan bahwa penggunaan soft power akan menjadi prioritas utama, sementara hard power hanya akan dianggap sebagai opsi terakhir karena KKB telah terus-menerus menyerang pasukan yang sedang menjalankan tugas.
“Hard power hanya akan digunakan sebagai langkah terakhir, mengingat KKB telah melancarkan serangan terus-menerus terhadap pasukan kami,” jelas Agus.
Pendekatan smart power yang dicetuskan oleh Agus Subiyanto mencakup kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi untuk menangani permasalahan keamanan di Tanah Papua.
Di sisi lain, Kepala Penerangan (Kapen) Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) Kolonel Inf. Hendhi Yustian mengonfirmasi adanya kontak tembak antara Personel Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dan KKB di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Kamis (30/11), yang mengakibatkan dua prajurit TNI meninggal dunia.
“Hendhi membenarkan peristiwa tersebut,” demikian konfirmasi Hendhi yang diterima di Jakarta pada Kamis (30/11).
Hendhi belum memberikan rincian mengenai kronologi peristiwa tersebut. Sebelumnya, pada Sabtu (25/11), terjadi pula kontak tembak antara Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dan KKB di Nduga yang menyebabkan empat prajurit tewas.
Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz 2023 bersama Polda Papua meningkatkan pengamanan di sembilan daerah operasi yang dianggap sebagai titik tindak kejahatan oleh KKB.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Humas Damai Cartenz 2023, AKBP Bayu Suseno, menyatakan pihaknya giat dalam melakukan deteksi dini dan patroli intensif di sembilan daerah operasi damai Cartenz.
Beny menekankan bahwa tim gabungan TNI-Polri yang terlibat dalam damai Cartenz fokus pada pengamanan sembilan daerah tersebut untuk mencegah gangguan keamanan dari kelompok yang berupaya memisahkan diri dari NKRI.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
