Jakarta, Aktual.com – Komite IV dan tim anggaran komite I, II, III DPD RI kembali membahas RUU APBN TA 2018 dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9).
Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa.
“Saya harap untuk desa bisa dianggarkan dikisaran 70-100 juta akan diterima di 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari ibu menteri tentang RAPBN 2018 hari ini,” ujar Ajiep.
Sementara, kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senator Sumatera Barat, Leonardy Harmainy menyampaikan aspirasi daerah dimana banyak pengusaha UMKM yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak.
“Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan efaktur, kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat UMKM dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan untuk umkm yang sering mengalami kendala,”
“Tentang dana desa yang tetap Rp60 triliun di 2018, itu keterlambatan dana desa itu adalah salah kabupaten yang telat menyalurkan dananya. Nah yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, dimana kepala desa tidak punya pengalaman. Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis,” katanya.
Selain itu, Senator asal Lampung Andi Surya, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bisa merata.
“Mahasiswa di Indonesia berjumlah sekitar 7 jutaan dimana sekitar 60% berasal dari swasta. Namun sesuai dengan UU Sisdiknas, sudah tidak adalagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, dimana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%,” paparnya.
Menanggapi itu, Sri Mulyani mengatakan akan me-reformasi perpajakan. “Kita gunakan pajak untuk berikan insentif bagi dunia usaha untuk tingkatkan minat investasinya,” katanya.
Ada beberapa point penting yang ditegaskan Sri Mulyani, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018.
Menyoroti sektor pendidikan, ada 19,7 juta jiwa akan dapat kartu indonesia pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa dan tunjangan profesi guru pns, non pns, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna. Menurut Sri kemampuan daerah itu didukung oleh sumber daya manusia yang baik.
Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
