Jakarta, Aktual.com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan sejumlah indikator kesejahteraan yang dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan 2015 memang mengalami perlambatan hingga periode menjelang tutup tahun ini.
“Beberapa perubahan dalam instrumen fiskal di APBN-P 2015, ditambah dengan tekanan eksternal yang terus membayangi sepanjang tahun, cukup menyulitkan upaya percepatan untuk mencapai target-target kesejahteraan,” ujar Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Roni Dwi Susanto di Jakarta, Rabu (23/12).
Namun demikian, kata Ronny, program-program penurunan angka kemiskinan, tingkat ketimpangan dan pengangguran yang dijalankan pemerintah saat ini sudah sesuai jalur (on the track). Meskipun dampaknya secara keseluruhan akan terasa pada jangka menengah dan panjang.
“Kalau ‘saklek’ pakai target ya mungkin belum tercapai. Tapi sudah mau mencapai tercapai, namun prosesnya melambat,” ujar dia.
Penurunan target pendapatan negara pada APBN-P 2015 menjadi Rp1.716,6 triliun dari Rp1.793,6 triliun, kata Roni, cukup menjadi kendala untuk mengoptimalkan program-program pemerintah.
Menurut dia, meskipun target pendapatan diturunkan yang diikuti dengan penurunan target belanja pada APBN-P, jumlah kegiatan dan program tahun ini tidak boleh berkurang.
Padahal, ketersediaan dana belanja itu sangat berkorelasi dengan jumlah kegiatan dan program. Karena hal itu, hasil dari kegiatan dan program tersebut menjadi tidak maksimal.
Berdasarkan APBN-P 2015, target penurunan pendapatan dari APBN 2015 itu juga sejalan dengan perubahan asumsi makro, yakni penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5,8 menjadi 5,7 persen.
Sementara target kesejahteraan dalam APBN-P 2015 juga sudah mengalami deviasi. Tingkat kemiskinan dari 9-10 persen disesuaikan menjadi 10,3 persen, tingkat pengangguran dari 5,5-5,7 persen menjadi 5,6 persen, rasio gini 0,4 dan Indeks Pembangunan Manusia 69,4.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan hingga Maret 2015 sebesar 11,22 atau sebanyak 28,59 juta orang termasuk dalam kategori miskin. Sementara untuk Gini Rasio pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,41.
Untuk jumlah pengangguran, per Agustus 2016, sebesar 7,56 juta orang atau 6,18 persen.
Roni mengatakan pemerintah berupaya untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin. Menurutnya, hingga Desember 2015 ini, jumlah penduduk miskin sudah berkurang dari data Maret 2015.
Selain itu, ujar dia, pemerintah juga mengupayakan untuk memperbaiki tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan struktural.
“Namun banyak orang yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Sedikit saja ada goncangan, dia langsung jadi miskin. Namun, banyak hal-hal ‘real’ yang kita lihat. Di suatu kecamatan, orang miskin diberikan program-program sesuai, jumlahnya berkurang,” ujarnya.
Roni menjelaskan tidak menutup kemungkinan, jika postur APBN 2016 diubah, target-target kesejahteraan 2016 juga diminta untuk diturunkan.
Adapun target kesejahteraan di APBN 2016 adalah tingkat kemiskinan turun di rentang 9-10 persen, tingkat pengangguran 5,2-5,5 persen, tingkat kesenjangan ekonomi 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,10.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
