Jakarta, Aktual.co — Bekas Anggota komisi VII DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Aryani menilai proses demokrasi di Indonesia mulai mengarah pada hilangnya etika berpolitik para elit negara.
Lembaga legislatif maupun eksekutif, kata dia, semestinya tak hanya berpegang pada legatimasi konstitusi tapi juga legaltis etis.
“Seharusnya dalam 10 tahun usia reformasi, peradaban politik Indonesia telah memasuki tahap legitimasi etis. Dalam tahap ini, penguasa (Legislatif-Eksekutif) tidak cukup hanya berpijak pada legitimasi kostitusional semata. Segala keputusan dan perilakunya harus mengacu pada nilai-nilai etis,” kata Dewi Aryani kepada aktual.co, Rabu (3/12).
Dia tampaknya gerah dengan kisruh politik di parlemen maupun sikap pemerintah yang ikut memperkeruh suasana. Dia khawatir akan terjadinya kegaduhan nasional tanpa henti dalam lima tahun ke depan. Ironisnya, kontributor utama masalah justru datang dari para elit bangsa atau penguasa.
“Dari puncak bukit terminologi etis, pelaku yang berperilaku tak etis, dan tak bermartabat itu nampak nyata, ‘cetho welo welo’. Pengingkaran itu sebenarnya mereka sadari tetapi nampaknya mereka terlalu percaya diri bahwa penyimpangan itu masih bisa dilogikakan dengan pemikiran kelompok masing-masing agar nampak etis. Rakyat bukan lagi tujuan utama.”
Selain mafia migas dan mafia hukum, dia juga mengajak semua pihak sadar bahwa ada mafia penjajahan nilai-nilai etika yang merusak moral bangsa. “Yang kita perlukan sekarang adalah pemimpin yg mampu menggerakkan nurani rakyat dan melakukan penyadaran bahwa rakyat dalam proses penghancuran martabat dan hak dasar berbangsa dan bernegara,” kata dia.
Laporan: M Sahlan
Artikel ini ditulis oleh:
