Jakarta, Aktual.com – Pemerintah merealisasikan belanja negara sebesar Rp227,3 triliun pada Januari 2026 atau tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di tengah tekanan pada sejumlah pos penerimaan negara. Percepatan belanja ini ditempuh untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, menjelaskan perlambatan penerimaan dipengaruhi faktor harga komoditas dan dinamika ekonomi.
“Ini terpengaruh harga komoditas dan juga dipengaruhi pergerakan ekonomi lainnya, sehingga beberapa komponen penerimaan kita mengalami tekanan dibandingkan tahun lalu,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Di sisi perpajakan, kinerja masih menunjukkan pertumbuhan. Penerimaan pajak neto mencapai Rp116,2 triliun atau naik 30,7 persen dibandingkan Januari 2025, sementara secara bruto terkumpul Rp82,6 triliun.
Menurutnya, pergerakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencerminkan aktivitas transaksi di dalam negeri tetap berjalan. Pertumbuhan bruto pajak yang mendekati laju ekonomi nominal juga menunjukkan basis penerimaan tetap terjaga meskipun restitusi dilakukan secara hati-hati.
Sebaliknya, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 14 persen menjadi Rp22,6 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan melemahnya harga crude palm oil (CPO) yang menekan bea keluar serta turunnya produksi pada akhir 2025.
Bea keluar tercatat turun lebih dari 40 persen menjadi sekitar Rp1,4 triliun, sedangkan bea masuk turun tipis menjadi Rp3,7 triliun. “Selain faktor harga komoditas, penurunan juga dipengaruhi peningkatan pemanfaatan fasilitas tarif nol persen dan restitusi,” kata Suahasil.
Tekanan serupa terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terealisasi Rp33,9 triliun atau 7,4 persen dari target APBN 2026. Kontraksi terutama berasal dari PNBP SDA migas serta tidak berulangnya setoran dividen interim perbankan BUMN seperti pada Januari tahun lalu.
Dalam situasi penerimaan yang belum merata, pemerintah mempercepat realisasi belanja untuk menjaga daya tahan ekonomi. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp131,9 triliun atau meningkat 53,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja kementerian/lembaga mencapai Rp55,8 triliun, naik signifikan dari Januari 2025 yang sebesar Rp24,4 triliun. Bantuan sosial menjadi salah satu pendorong dengan realisasi Rp9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Suahasil menegaskan percepatan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat. “Ini yang kita yakini akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan, terutama melalui konsumsi rumah tangga,” jelas Wamenkeu.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
