Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan Pemerintah tetap akan melakukan pungutan Dana Ketahanan Energi mulai Selasa (5/1), meskipun sampai saat ini Peraturan Pemerintah (PP) yang jadi payung hukum belum diterbitkan.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution mengatakan, ‘pungutan’ BBM tetap diberlakukan besok meski PP belum selesai dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.
“Jalan (tetap ditarik pungutan). Karena urusan harga itu soal lain. Kalau yang saya persoalkan itu urusan mungut-memungut harus ada PP-nya, dan itu bisa dijalankan,” ujar Darmin ditemui di kantornya, Senin (4/1).
Darmin menyebutkan pungutan DKE akan dilakukan oleh Pertamina, dan sementara akan ditampung dalam rekening khusus sebelum dialihkan pada lembaga yang akan mengelola Dana Ketahanan Energi secara khusus, lembaga pengelola dana ini sendiri akan dibentuk dalam waktu dekat.
“Kalau PP-nya bisa saja lebih dari hari ini. Karena mekanismenya nanti penyisihan dana, apakah pemungutan akan dilakukan pertamina. Dan itu dibuat dalam satu rekening dulu,” jelas Darmin.
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Sudirman Said menargetkan dana tersebut akan terkumpul sebesar Rp15 triliun dalam setahun.
“Kalau harga dan hitung-hitungan sekarang bisa sekitar Rp15 triliunan dalam setahun,” kata Sudirman Said di Jakarta, Senin (4/1).
Ia menyampaikan proporsi penggunaan dana ketahanan energi akan digunakan untuk desa-desa yang belum teraliri oleh listrik.
Selain itu, kata Sudirman dana tersebut juga akan digunakan untuk riset bidang energi baru terbarukan untuk menekan pengunaan bahan bakar dari fosil.
“Paling mendesak itu desa yang gelap gulita itu dikasih listrik, dan itu hanya bisa lewat EBT karena letaknya jauh, yang kedua kami prioritaskan untuk riset, karena ada amanat untuk riset juga,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arbie Marwan
