Jakarta, Aktual.com – Untuk menutup defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, pemerintah dipastikan masih akan berutang Rp296 triliun atau sebesar 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu merupakan angka pasti untuk menutup defisit anggaran tahun ini. Bahkan kemungkinan bisa bertambah melihat perkembangannya, apalagi pemerintah sendiri masih sangat ekspansif mengejar proyek infrastruktur.
“Iya, kita masih bergantung sama utang. Karena kalau dari tahun ini, dari APBN-nya masih besar defisitnya, 2,35%. Berarti harus menambah utang baru sesuai dengan defisit,” tutur Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, usai acara MoU sindikasi kredit untuk Palapa Ring di Jakarta, Senin (29/8).
Saat ini, kata dia, outstanding utang pemerintah sekitar Rp3.400 triliun. Sehingga dengan defisit tersebut, sampai akhir tahun kemungkinan akan bertambah banyak utang-utang pemerintah itu
Namun demikian, Robert enggan menyebutkan angka pasti penambahan utang itu. “Saya tidak tahu (angka pasti utang baru), kita lihat saja nanti ya. Tapi berapa jumlahnya? Sebenarnya sudah tertuang di APBNP2016,” jelas Robert.
Menurut dia, utang yang dilakukan oleh pemerintah masih hal yang lazim saja. Apalagi selama APBN masih defisit dan pemerintah sendiri masih ekspansif dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi.
“Selama ada defisit, utang itu hal yang lazim ya. Dan juga (utang itu) untuk memastikan spending-spending dan pengeluaran pemerintah yang prioritas. Dan itu bisa kita biayai,” dalih Robert.
Apalagi memang, menurut dia, perekonomian tengah mengalami perlambatan atau slow down. Sehingga berdampak kepada penerimaan negara yang terus menuru. Jika pemerintah tak menambah spending-nya dikhawatirkan akan menggerus pertumbuhan.
Lebih lanjut Robert menegaskan, utang yang akan dilakukan pemerintah itu sudah disetujui oleh DPR yang tertuang dalam APBNP 2016.
“APBNP kan dirapatkan sama-sama untuk jadi undang-undang. Jadi itu yang jadi guideline pemerintah (dalam berhutang),” pungkas Robert.
Sebelumnya, ketika Menteri Keuangan masih Bambang Brodjonegoro, hingga akhir tahun pemerintah justru menargetkan utangan baru dalam rangka menutup defisit sebanyak Rp 365,729 triliun di tahun ini.
Dalam penarikan utang, pemerintah akan mengandalkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Besaran SUN (Neto) yang akan diterbitkan pemerintah tahun ini adalah Rp 364,866 triliun, naik dari APBN 2016 yang sebesar Rp 327,224 triliun.
Kemudian ada juga penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 3,389 triliun. Tapi kemudian, pemerintah berencana mengurangi utang luar negeri sebesar Rp 2,526 triliun.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka