Kiri-kanan; Peneliti INDEF Aryo Irharma,Pakar Hukum Tata Negara Rifky Karsa Yuda, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dalam diskusi mengenai Freeport di HIPMI Center, Jakarta, Selasa (29/12). Diskusi itu mengangkat tema kegaduhan Freeport untuk siapa?.

Jakarta, Aktual.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan nilai investasi minimal Rp1.000 triliun diprediksi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari rata-rata lima persen menjadi enam persen sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Kami tidak hanya promosi investasi dan jauh dari itu bagaimana melakukan realisasi investasi,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pembangunan Papua di Jakarta, Selasa (17/12).

Ia menuturkan ketika pertama menjabat di BKPM, ada nilai investasi sebesar Rp708 triliun dari investor yang ada di dalam negeri tapi belum dapat dieksekusi.

Kendalanya, lanjut dia, salah satunya prosedur perizinan yang masih panjang.

“Dulu daftar tiga jam OSS (online submission system), daftar kemudian keluar nomor induk investasi tapi perusahaan belum bisa melakukan kegiatan usaha karena mereka keliling departemen urus izin, setahun tidak selesai,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah mewajibkan perizinan dari kementerian/lembaga terpusat di BKPM.

Selain itu, untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat, BKPM meminta ada kolaborasi seluruh investasi asing di dalam negeri untuk bekerja sama dengan pengusaha di daerah.

Investasi yang diharapkan masuk, lanjut dia, adalah investasi yang menciptakan lapangan kerja dan menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Bahlil lebih lanjut menjelaskan investasi memiliki kaitan erat dengan konsumsi masyarakat, apalagi sektor konsumsi berkontribusi sebesar 56 persen bagi pertumbuhan ekonomi RI.

“Konsumsi terjadi kalau ada daya beli masyarakat. Daya beli itu bisa terwujud jika ada kepastian pendapatan, dan pendapatan bisa tereksekusi jika ada lapangan kerja, sedangkan inti dari lapangan kerja adalah investasi,” ucapnya.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerataan ekonomi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam merealisasikan investasi.

Salah satu sasarannya, kata dia, yakni Papua dan Papua Barat yang akan terus digenjot pembangunannya.

Di Provinsi Papua Barat, kata dia, ada empat proyek prioritas yakni pengembangan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas di Pelabuhan Sorong Seget.

Kemudian pembangunan kawasan industri prioritas di Teluk Bintuni dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Sorong serta proyek pipa gas/terminal LPG yakni Proyek Tangguh LNG Train-3.

Sedangkan di Provinsi Papua, lanjut dia, ada dua proyek strategis nasional yang sudah selesai dibangun yakni revitalisasi Bandara Sentani, Jayapura dan proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara.

Kedua proyek itu diharapkan menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

(Arbie Marwan)