Jakarta, Aktual.com — Corporate Communication PT BNI Syariah, Endang Rosawati meluruskan berita ‘Jelang Diganti, Direksi BNI Syariah Kritik Pemerintah,’  tidak sesuai dengan maksud yang diharapkan perusahaan. Pihaknya bersama industri perbankan syariah lainnya selami ini konsisten mendukung kebijakan pemerintah di sektor ini. Harapan dan dukungan manajemen juga disampaikan dalam Media Gathering BNI Syariah di Bogor.

“Pemerintah ke depannya diharapkan dapat membuat program-program baru untuk meningkatkan market share perbankan syariah diatas 5%, sekaligus memanfaatkan keunggulan akad-akad syariah yang dapat dimanfaatkan untuk penghimpunan dana guna pembangunan infrastuktur pemerintah,” ujar  Corporate Communication PT BNI Syariah, Endang Rosawati dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/2).

Manajemen BNI Syariah, lanjutnya, selalu menyampaikan, bahwa BNI Syariah bersama dengan industri perbankan syariah mendukung pemerintah untuk terus mendorong kemajuan keuangan syariah di Indonesia.

“BNI Syariah bersama dengan industri perbankan syariah mendukung pemerintah untuk terus mendorong kemajuan keuangan syariah di Indonesia melalui program seperti migrasi dana Haji ke perbankan syariah serta pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang telah dicanangkan oleh Presiden RI,” jelasnya.

Diharapkan, ke depannya pemerintah dapat membuat program-program baru untuk meningkatkan market share perbankan syariah di atas 5 persen.

“Dalam pertemuan tersebut, kami bermaksud mengajak wartawan untuk membantu memajukan perbankan syariah di Indonesia dengan memberikan masukan-masukan yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait,” pungkas dia.

Sebelumnya, Jajaran direksi PT Bank BNI Syariah menilai kebijakan pemerintah selama ini dianggap tidak berpihak terhadap kemajuan industri perbankan syariah.

Direktur Bisnis BNI Syariah, Iman Teguh Saptono misalnya. Dia menyoroti soal sikap pemerintah yang selama ini minta perbankan menurunkan suku bunga.

Dia juga menyorot bank-bank yang mau menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR), karena kondisinya terpaksa. Dengan begitu penyaluran mereka bukan didasari perencanaan kuat, tapi semata-mata memenuhi target. Dampak, rasio kredit macet juga melonjak.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka