Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Heru Winarko, mengatakan institusinya sudah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk mengawasi agar tidak ada calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2018 menggunakan narkoba.
“Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU terkait pilkada dan pilpres terutama persiapan untuk calon-calon anggota DPR maupun calon kepala daerah di pilkada,” kata Heru dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/4).
Dia menjelaskan salah satu isi dari kesepakatan itu adalah menyebarluaskan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan tes uji narkoba.
Menurut dia, pihaknya melakukan tes urine secara paksa apabila diperlukan dalam upaya penegakan hukum khususnya ketika ada seseorang yang terkena operasi tangkap tangan.
“Jadi untuk tes narkoba ini harus ada kerelaan misalnya ada paksaan dari kita itu dalam upaya penegak hukum. Jadi tidak bisa kalau penegak hukum kalau kita melakukan operasi, tertangkap tangan itu kita melakukan langsung biar pun tidak ada dari permintaan mereka kita lakukan tes urin,” ujarnya.
Heru mengatakan dalam kerja sama dengan KPU, institusi tersebut sebenarnya menyarankan agar calon kepala daerah yang ikut kontestasi pilkada dan Pemilu Legislatif 2019 ikut tes urine.
Hal itu, katanya, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang P4GN, selain itu pihaknya akan melakukan langkah-langkah apabila ada penyimpangan atau tendensi, karena memang tidak bisa tiba-tiba semuanya diperiksa oleh BNN.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko untuk masuk terlibat dalam pemeriksaan kesehatan urine terhadap calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018.
“Kami berharap Pilkada 2018 dipastikan bersih dari narkoba,” kata Junimart dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan BNN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pada bulan Juni 2018 akan ada 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak.
Junimart menjelaskan mungkin publik tidak akan pernah lupa ada seorang politisi di daerah Sumatra Selatan ditangkap BNN karena terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi.
“Kita tidak tahu bagaimana kasusnya sekarang,” ujarnya.
Junimart yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mempertanyakan bagaimana peran BNN dalam ajang pilkada karena itu harus bisa berperan melakukan syok terapi atau tes langsung para calon kepala daerah.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
