Jakarta, Aktual.co —Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengapresiasi kebijakan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi per tiga bulan pejabat DKI itu.
Kendati demikian, menurut dia, bongkar-pasang jabatan bisa jadi tidak maksimal tanpa adanya transparansi. Yakni transparansi di kriteria orang-orang yang bakal jadi pejabat baru. “Apalagi, panitia pelaksana pelelangan berasal dari internal pemerintahanya sendiri,” kata Trubus, Jumat (15/5).
Trubus menilai rotasi pejabat dilingkungan Pemprov DKI sangat memungkinkan untuk mencari Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik. Sebab sebagai daerah khusus, PNS DKI selalu dihuni oleh orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi ketimbang pejabat di pemerintahan daerah lainnya.
Hanya saja, kata Trubus, sistem perekrutan PNS setiap tahunnya tidak pernah terbuka dan tidak ada perubahan yang signifikan.
“PNS DKI belum terlihat mampu bekerja optimal melayani masyarakat. Jadi memang harus dilelang. Apalagi Eselon III dan IV yang memiliki posisi strategis dengan masyarakat,” ujar dia.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI bakal mengganti 300 pejabat setingkat Eselon III dan IV hari Senin pekan depan. Rotasi dilakukan setelah dilakukan evaluasi per tiga bulan Januari-April 2015.
Artikel ini ditulis oleh:
