Meskipun BPS telah memperbaiki metode pengambilan datanya, namun sampai saat ini masih ada dua sumber data yang menjadi acuan pemerintah, yakni data dari BPS dan data dari Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, menurut BPS di tahun ini akan terjadi surplus beras 2,85 juta ton, sedangkan menurut Kementan surplus beras akan mencapai 13,03 juta ton. Selisih 10 juta ton lebih.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro menjelaskan, setelah pembaruan data beras oleh BPS, institusinya nanti hanya berfokus pada penanaman dan proses produksi.
“BPS adalah satu-satunya sumber data yang menjadi referensi nasional,” kata Syukur di Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Namun dia menjelaskan, penghitungan data produksi beras yang dilakukan Kementerian Pertanian sebelumnya juga telah menggunakan metodologi yang ditetapkan BPS.
Adapun yang menjadi persoalan, dalam penerapan penghitungan Kementan, pihaknya masih menggunakan cara-cara penghitungan lama, seperti menghitung dengan metodologi baku sample ubinan dengan mengandalkan pengamatan mata.
“Perkembangan teknologi dengan KSA mudah-mudahan (data produksi beras) lebih akurat,” ujar Syukur.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan data produksi beras nasional selama 20 tahun terakhir keliru. Menurutnya, terhitung sejak tahun 1997 hingga saat ini, angka produksi beras terus bertambah sehingga tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, kekeliruan ini merupakan kesalahan banyak pihak.
“Data itu kesalahan bersama, bukan kesalahan Menteri Pertanian saja. Kesalahan BPS juga, kesalahan Kementerian Agraria juga, kesalahan Kementan juga, kesalahan bupati juga, kesalahan bersama ini,” tegas Jusuf Kalla usai rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden, Senin (22/10/2018).
Presiden Joko Widodo menegaskan data produksi beras yang dipakai sebagai acuan bersama adalah yang dikeluarkan oleh BPS. Jokowi mengungkapkan, data beras sebelumnya tidak akurat sehingga tidak bisa dijadikan acuan.
“Ini sudah setahun yang lalu BPS menyampaikan kepada kami, dan ini yang mau dibetulkan, (datanya) ya pakai yang itu,” kata Jokowi, Rabu (24/10/2018).
Sudah Surplus, Masihkah Perlu Impor?
Halaman Berikutnya…
