Jakarta, aktual.com – Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan, Agus Sugiarto, menyampaikan gagasan agar OJK berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Salah satu program yang diusulkannya adalah keterlibatan industri perbankan dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Gagasan tersebut disampaikan Agus saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sebagai calon ADK OJK di Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3/2026).
Agus yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di Danantara Asset Management mengusulkan pembentukan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nasional dengan melibatkan sekitar 100 bank, bahkan hingga Bank Perekonomian Rakyat (BPR) jika memungkinkan.
Menurutnya, bank-bank yang ikut dalam program tersebut cukup mengalokasikan sebagian kecil dari portofolio KPR mereka untuk program khusus dengan bunga lebih rendah serta proses yang lebih sederhana.
Agus menjelaskan porsi yang dialokasikan hanya sekitar lima persen dari total portofolio KPR perbankan sehingga dinilai tidak akan membebani industri. Skema tersebut nantinya juga akan menetapkan tingkat suku bunga yang lebih rendah agar masyarakat lebih mudah mengakses pembiayaan rumah.
“Di sini Pak, kita ingin melihat bahwa ternyata OJK terlibat melalui perbankan. Seratus bank kita libatkan, kalau perlu sampai BPR, Pak, sehingga masyarakat luas bisa menerima, bisa memiliki rumah dengan dukungan KPR nasional ini,” terang Agus di Gedung DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Ia menilai langkah tersebut penting untuk mendukung realisasi program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Agus juga menegaskan bahwa OJK memiliki berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat dukungan terhadap program tersebut.
“Kalau saya sebagai pimpinan, saya akan masuk ke situ. OJK ada itu karena bagian daripada ekosistem perekonomian nasional. OJK itu walaupun katakanlah imun dari kebijakan pemerintah, tapi tetap merupakan satu ekosistem, bagian daripada ekosistem nasional yang harus mendukung pembangunan nasional sebagai whole-nya,” pungkas Agus.
Selain sektor perumahan, Agus juga menyoroti pentingnya peran perbankan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menilai masih terdapat kendala dalam penyaluran kredit kepada perusahaan yang bergerak di sektor pangan.
“Begitu juga, Pak, misalnya untuk ketahanan pangan, Pak. Mungkin ada juga masalah pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” ujarnya.
Agus juga menyinggung peran holding BUMN pangan ID FOOD sebagai salah satu instrumen dalam memperkuat ekosistem sektor pangan. Selain itu, ia menilai aturan terkait Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dalam perbankan masih dapat dikaji ulang untuk memperluas ruang pembiayaan ke sektor tersebut.
“Pelabuhan khusus mengenai ATMR, Pak. Ini juga perlu kita lihat kembali, Pak. Apakah masih ada room? Saya yakin masih ada room, Pak, untuk itu,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
