Trubus pun melihat ada azas praduga tak bersalah yang dilanggar oleh Amran terhadap anak buahnya. Apalagi belum dilakukan klarifikasi dan pembelaan apa benar seperti itu. Dengan demikian, lanjut dia, Mentan sebagai pimpinan tertinggi harus memanggil pihak yang bersangkutan. Termasuk, anak buah yang dipecat. Jadi, dilakukan klarifikasi dulu tidak serta merta dicopot.
“Kalau tiba-tiba dicopot berarti ada uang di balik batu. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Malah ini menurut saya, ada potensi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ada entry point kenapa menteri buru-buru memecat,” katanya.
Malah, kata dia, bagi penyidik itu suatu clue yang bisa dijadikan alat untuk dilanjutkan. Pemecatan ini bisa membuat KPK tinggal memanggil saja orang yang dipecat dan terkait.
“Dokumennya bisa diminta, indikasi menyangkut menterinya bisa dilangsung ditindak. menteri kelihatan menyelamatkan diri atau menganggap kementeriannya tidak mau menanggung risiko. Padahal, dirjen melaksanakan atas nama menteri. Karena itu melaksanakan apa yang diputuskan apa yang dilakukan menteri. Tanggungjawbnya itu ada di menterinya, kalau diduga melakukan pelanggaran itu,” katanya.
KPK sebelumnya mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) memperbaiki kebijakan terhadap komoditas pangan strategis, bawang putih. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya telah mengkaji komoditas bawang putih selama 2017. Lembaga Antirasuah menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki.
“Belum adanya desain kebijakan yang komprehensif dari Kementerian Pertanian dalam membangun swasembada komoditas bawang putih,” kata Agus.
Artikel ini ditulis oleh:
