Dana Pajak Hanya Untuk Bayar Utang, Jangan Harap APBN Bisa Sejahterakan Masyarakat

Jakarta, Aktual.com – Ekonom senior dari INDEF, Enny Sri Hartati menyebut kebijakan fiskal pemerintah saat ini yang hanya fokus untuk membayar utang membuat ketahanan fiskal sangat lemah. Bahkan sikap pemerintah yang terus hanya fokus untuk bayar utang itu justru terus meninggi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dibanding era Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya.

“Jadi dana pajak itu terus-terusan untuk bayat pajak. Sehingga jangankan berharap APBN itu bisa menetap ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat, justru untuk ngurusi cashflow APBN saja tak becus,” kritik Direktur Eksekutif INDEF itu, di Jakarta, Senin (4/12).

Menurut Enny, di 2017 ini sebanyak dana pajak untuk total bayar utang sebayak 34,8 persen dan untuk bayar pokok utang dari dana pajak sebesar 29,5 persen.

“Sejak 2014 atau saat pemerintah Jokowi-JK, dana pajak untuk utang terus meningkat,” kata dia.

Di 2014, rasio total utang terhadap total perpajakan (32,1 persen) dan rasio pokok utang (20,5 persen). Di 2015, rasio total utang (30,8 persen) dan rasio pokok utang (25,3 persen). Di 2016, rasio total utang kian tinggi 39,3 persen dan rasio pokok utang 25,1 persen.

Dengan kondisi seperti itu, kata dia, pembayaran bunga utang itu telah menyandera APBN. Untuk tahun ini, total bayar utang mencapai Rp218 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.343 triliun.

“Dan tahun depan untuk bayar utang saja sebesar Rp247 triliun dari total belanja pemerintah pusat di angka Rp1.443 triliun. Ini jadi risiko fiskal besar yang dikhawatirkan dan ini bisa menambah risiko dari ekonomi kita,” kecam Enny.

(Reporter: Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka