Jakarta, aktual.com – Indonesia tengah mengalami darurat anak bunuh diri. Pasalnya, tahun 2026 belum genap berjalan dua bulan, namun jumlah anak yang mengakhiri hidupnya sudah sebanyak empat jiwa.
Kasus terbaru, seorang anak perempuan berusia 14 tahun diduga mengakhiri hidup di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (12/2/2026). Korban ditemukan pertama kali oleh bibinya. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus ini.
“KPAI sedang berkoordinasi dengan semua pihak atas kejadian ini terutama di PPU (Penajam Paser Utara), agar anak yang meninggal diketahui dengan pasti penyebab kematiannya. Dan jangan sampai anak mendapat stigma negatif,” kata Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diyah Puspitarini, Rabu (18/2/2026).
Menurut Diyah, peristiwa tersebut merupakan yang ke-4 pada 2026, sehingga menjadi peringatan keras Indonesia darurat kasus anak mengakhiri hidup. “Ini warning yang keras,” katanya.
Tertinggi di Asia Tenggara
KPAI pun meminta keseriusan pemerintah untuk benar-benar melakukan tugas pokok dan fungsinya terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk pencegahan terjadinya anak mengakhiri hidup.
“Jangan sampai seperti tahun 2023 dan 2024 Indonesia menempati kasus tertinggi anak mengakhiri hidup di Asia Tenggara terulang lagi. Butuh pencegahan yang masif. KPAI meminta pemerintah lintas kementerian dan lembaga untuk serius menangani ini,” kata Diyah.
Baca juga:
KPAI mencatat, pada 2023 ada 46 anak mengakhiri hidup, sedangkan di 2024 sebanyak 43 anak. Dan, pada 2025 ada 26 anak.
“Data di KPAI menunjukkan bahwa faktor paling besar dari anak mengakhiri hidup itu adalah faktor bullying, kemudian faktor pengasuhan, ekonomi, game online, dan asmara,” kata Diyah.
Melihat tingginya angka kasus di Indonesia, pihaknya pun meminta masyarakat jangan meremehkan kasus anak yang mengakhiri hidup.
“Kami berharap masyarakat jangan menganggap remeh karena anak yang mengakhiri hidup, bahkan (kasus mengakhiri hidup anak) SD itu juga ada setiap tahun,” kata Diyah.
Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, Kamis (29/1/2026)
Korban diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya yang merupakan orang tua tunggal, bekerja sebagai petani dan serabutan.
Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia.
Anggaran Tiga Program Prioritas Pemerintah
Sementara, di sisi lain Pemerintah Pusat memberikan alokasi anggaran besar untuk tiga program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Ketahanan Pangan di 2026.
Untuk program MBG saja, Pemerintah secara gila-gilaan mengalokasikan anggaran yang membengkak hingga lima kali lipat, dari Rp71 triliun di 2025, menjadi Rp335 triliun pada 2026.
Alokasi Rp335 triliun tersebut di antaranya diambil dari postur anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp223,5 triliun, dari kesehatan Rp24,7 triliun, dan ekonomi Rp19,7 triliun. Jika ditotal, maka jumlahnya mencapai Rp268 triliun. Sementara tambahan sebesar Rp67 triliun akan menjadi cadangan, atau setara 20% dari total anggaran.
Baca juga:
MBG Disebut Kanibalisasi Anggaran Pendidikan, Negara Biarkan Anak Jadi Korban Tak Mampu Beli Buku
Berdasarkan Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, postur anggaran pendidikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp223,5 triliun itu merupakan kenaikan yang meroket hingga 293% dibandingkan alokasi 2025 yang sebesar Rp56,8 triliun.
Kenaikan jumbo pada pos BGN ini berbanding terbalik dengan anggaran Pendidikan yang dialokasikan ke kementerian/kembaga. Tercatat, anggaran senilai Rp223,5 triliun itu mencapai 47,5% dari total anggaran pendidikan yang berada di 23 kementerian/lembaga sebesar Rp470,4 triliun.
Alokasi anggaran pendidikan yang diterima BGN, yaitu Rp223,5 triliun, melampaui alokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alokasi anggaran di Kemendikdasmen mengalami penurunan tajam dari Rp261,6 triliun (2025) menjadi hanya Rp56,6 triliun (2026), atau turun hingga 78,3%.
Sedangkan alokasi untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi hanya sebesar Rp61,8 triliun, Kementerian Agama sebanyak Rp75,6 triliun, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) cuma Rp429 miliar.
Tak hanya itu, alokasi untuk BGN juga memangkas anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD). Alokasi pendidikan melalui TKD pada 2026 hanya dipatok sebesar Rp264,62 triliun, menurun 23,7% atau Rp82,4 triliun dari alokasi 2025 yang mencapai Rp347,09 triliun.
Penurunan terdalam pada komponen TKD terjadi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk anggaran pendidikan. Pos ini anjlok dari Rp212,6 triliun pada 2025 menjadi Rp128,1 triliun pada 2026.
Penurunan juga terjadi pada anggaran pendidikan yang disiapkan melalui mekanisme pembiayaan yang hanya sebesar Rp34 triliun, di banding APBN 2025 sebesar Rp80 triliun. Alokasi ini dalam bentuk keperluan dana abadi di bidang pendidikan Rp25 triliun dan pembiayaan pendidikan Rp9 triliun.
Selain itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp34,57 triliun atau setara 58,03% dari total pagu Dana Desa 2026 (Rp60,57 triliun) khusus untuk program KDMP. Kebijakan ini tertuang dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026, yang wajib digunakan untuk pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan operasional koperasi.
Alokasi sebesar itu diperuntukan untuk pembangunan fisik gerai, gudang, dan operasional. Lalu modal awal yang diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi. Kebijakan ini mengunci lebih dari separuh Dana Desa untuk KDMP, dengan sisa anggaran sekitar Rp25 triliun untuk kebutuhan desa lainnya.
Pemerintah juga menaikkan anggaran ketahanan pangan pada 2026 menjadi Rp210,4 triliun, naik 31,7 persen dari outlook 2025 sebesar Rp159,7 triliun. Anggaran ini disebut bertujuan memperkuat swasembada pangan melalui peningkatan produksi, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.
Alokasi anggaran ketahanan pangan tersebut porsi terbesar diperuntukkan untuk produksi sebesar Rp162,4 triliun.
Di antaranya untuk subsidi pupuk (8,8 juta ton senilai Rp46,9 triliun), lumbung pangan (Rp23,7 triliun), pencetakan sawah & optimalisasi lahan (550 ribu hektare), Alsintan, pembangunan 15 bendungan, serta jaringan irigasi. Selain itu di sektor Perikanan, program Kampung Nelayan Merah Putih (250 kampung) dan pergaraman nasional senilai Rp5,5 triliun hingga Rp6,6 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
