Jakarta, aktual.com – Ketua Himpunan Pengusaha Kristen Indonesia (HIPKI), David Herson, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan kerukunan dan dialog lintas kelompok selama enam bulan pertama masa pemerintahannya.
“Pertama, dalam enam bulan pemerintahannya, Presiden Prabowo menunjukan komitmen kuatnya untuk memperkuat fondasi kerukunan dengan menjalin silaturahmi dan dialog dengan tokoh politik dan masyarakat dengan beragam latar belakang. Stigma yang digoreng seakan pemerintahan saat ini militeristik anti demokrasi, pada kenyataan tidak demikian,” ucap David Herson pada Rabu (23/4).
Ia juga menekankan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad adalah pendekatan sipil.
“Pendekatan civilian justru menjadi pendekatan utama yang dipakai oleh Presiden Prabowo maupun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yaitu dengan silaturahmi dan dialog dengan tokoh politik, ormas dan tokoh agama dari beragama latar belakang. Dengan pendekatan civilian kebijakan Presiden Prabowo aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam sejumlah program strategis, seperti Koperasi Desa Merah Putih, dll,” katanya.
David juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo kerap turun langsung ke masyarakat.
“Presiden Prabowo juga aktif menjalin komunikasi langsung dengan lapisan masyarakat mulai dari atas sampai bawah bahkan ikut turun serta terjun ke masyarakat bawah demi mendengar keluh kesah rakyatnya,” ucapnya.
Salah satu contohnya, menurut David, adalah ketika terjadi banjir di Bekasi.
“Bahkan ketika banjir melanda hampir seluruh daerah Bekasi, Presiden Prabowo Subianto turun langsung mengecek korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dengan mengenakan kemeja lengan pendek berwarna krem dan celana panjang. Presiden bersilaturahmi ke rumah warga dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.
“Presiden juga mendengar curhat warga sekitar. Bahkan Presiden Prabowo menanyakan kondisi warga yang terendam banjir sudah sepekan terakhir dengan ketinggian sekitar 80 cm di wilayah Bekasi,” lanjutnya.
Lebih jauh, David menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo tidak didasarkan pada politik pecah-belah.
“Kedua, Presiden Prabowo tidak menjadikan management by conflict, rekayasa membenturkan antara anak bangsa yang berbeda suku, agama dan golongan. Prabowo tidak menggunakan agenda memperkuat kekuasaan dengan mengadu domba masyarakat yang beragam,” katanya.
David juga menggarisbawahi suasana politik yang kondusif selama masa awal pemerintahan ini.
“Ketiga, kita bisa melihat selama semester pertama pemerintahan tidak ada konflik yang bernuansa SARA. Hal ini terbukti dengan berlangsungnya pilkada serentak dan hampir minim bahkan tidak ada konflik yang melibatkan tentang SARA di pilkada yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, semuanya berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo menyerukan sikap objektif terhadap potensi isu SARA.
“Bahkan Presiden Prabowo berharap agar semua pihak melihat secara objektif dan tidak terburu-buru menyalahkan, ketika ada yang memainkan isu SARA dalam Pilkada,” katanya.
“Sebab, Prabowo menilai, saat ini Rakyat Indonesia telah cerdas dalam melihat berbagai isu. Untuk itu, Presiden meminta agar semua pihak, termasuk tim pemenangannya, untuk melakukan kampanye yang positif dan terhormat,” katanya.
Selain itu, David menyebut pentingnya peran Sufmi Dasco Ahmad dalam menjaga komunikasi politik.
“Keempat, oleh karena itu sangat tepat dialog dan jalinan silaturrahmi yang dilakukan oleh Sufmi Dasco Ahmad kepada berbagai kelompok oposisi dan tokoh politik serta pimpinan buruh. Menurut David, Sufmi Dasco atau Dasco adalah tokoh sosok penting di balik komunikasi publik dan komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
“Sufmi Dasco di era kepemimpinan presiden Prabowo Subianto merupakan tokoh penting peranannya yang terus bergerak menyatukan tokoh-tokoh bangsa, dan ya kalo diibaratkan Indonesia seperti negeri Konoha di serial Naruto, Dasco pemersatu Hokage kelima dan kedelapan,” ujarnya.
Tentang Toleransi Beragama
David juga menyinggung soal pentingnya penguatan moderasi beragama sebagai bagian dari komitmen pemerintah.
“Kita sudah memiliki Perpres Nomor 58 Tahun 2023 yang menjadi tonggak regulasi penguatan moderasi beragama,” katanya.
Namun ia mengingatkan bahwa regulasi saja tidak cukup.
Menurut David, “regulasi hanyalah langkah awal. Tantangannya adalah bagaimana memastikan regulasi tersebut hidup di tengah masyarakat yang beragam.”
Ia melihat adanya dinamika yang kontras antara kampung-kampung yang penuh semangat kerukunan dengan masih munculnya kegaduhan soal isu agama di media sosial.
“Polarisasi masih menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh,” ujarnya.
David juga menyoroti soal penolakan tempat ibadah yang masih terjadi.
“Apalagi ditambah dengan beberapa isu tentang penolakan pendirian dan kegiatan ibadah. Ini menjadi catatan yang penting bagi pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo. Namun David optimis melihat penegakkan hukum terhadap kaum-kaum intolerans yang masih ada dan mampu mencederai keharmonisan keberagaman umat beragama di Indonesia,” ucapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan kembali salah satu poin dalam visi-misi kepemimpinan nasional.
“Dan perlu diingat, di dalam Asta Cita Prabowo-Gibran poin ke-8, menekankan pentingnya penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
