Jakarta, Aktual.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Posisi fiskal tersebut terjadi pada dua bulan pertama tahun anggaran ketika belanja negara meningkat lebih cepat dibandingkan penerimaan negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kondisi tersebut masih berada dalam koridor perencanaan fiskal pemerintah.
“Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Hingga 28 Februari 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 12,8 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp493,8 triliun atau meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Purbaya menjelaskan pelebaran defisit pada awal tahun dipengaruhi strategi pemerintah yang mempercepat realisasi belanja negara. Kebijakan tersebut diambil agar dampak belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
“Ada yang bilang tahun lalu surplus, kenapa tahun ini defisit? Ya memang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” kata Purbaya.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp290 triliun atau tumbuh 20,5 persen secara tahunan. Komponen tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun.
Lebih lanjut, kinerja pajak menunjukkan pertumbuhan yang kuat, meskipun penerimaan cukai masih terkontraksi akibat pengaruh harga komoditas dan produksi industri. Namun, menurut Purbaya, data terbaru menunjukkan penerimaan cukai mulai membaik dan kembali tumbuh positif secara tahunan.
Di sisi lain, realisasi belanja negara sebesar Rp493,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp346,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp147,7 triliun. Pemerintah mengarahkan pengeluaran tersebut untuk mendukung program prioritas sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun,” ujar Purbaya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
