Jakarta, Aktual.com – Sederet pejabat negara dan tokoh pendukung Ahok sangat sibuk mempromosikan dan menyebar justifikasi agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat diterima publik untuk menjadi pimpinan BUMN energi, apakah di Pertamina atau PLN.
Sepanjang Ahok tidak terlibat dugaan kasus korupsi, memenuhi kriteria GCG, dan hal-hal yang disampaikan para pendukung Ahok tersebut minimal benar, objektif, kredibel, faktual dan bebas manipulasi, maka mungkin saja publik dapat memaklumi keinginan pemerintahan Jokowi tersebut.
Faktanya, di samping banyak hal-hal negatif, tidak benar, bias, tidak kredibel, sarat pencitraan dan manipulatif tentang apa dan siapa Ahok, mayoritas rakyat pun selama ini telah menolak keberadaan Ahok sebagai pejabat publik. Apalagi jika sekarang ini rakyat harus menerima kehadiran Ahok memimpin salah satu BUMN yang peran, fungsi dan pola pengeloaannya diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Apakah pemerintahan Jokowi dan para pendukung Ahok akan terus mengkampanyekan rencana pengangkatan Ahok dengan menyebar informasi berlebihan untuk tidak mengatakan manipulatif?
Apakah pemerintah akan tetap memaksakan kehendak dalam alam demokrasi di tengah penolakan rakyat? Sebelum Jokowi akhirnya memilih jalan tersebut, baca dan dengarlah suara rakyat yang akan diuraikan di bawah ini. Ahok merupakan sosok yang hingga kini masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat.
Sebelum uraian, mari kita simak beberapa pernyataan para pendukung Ahok agar dapat diterima menjadi pimpinan BUMN. Presiden Jokowi mengatakan, kinerja Ahok sudah diketahui banyak orang, sehingga layak mendapat posisi di BUMN (14/11/2019).
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan jika ada orang baik ingin masuk BUMN tapi ditolak, maka hal ini perlu dipertanyakan. “Itu orang baik, mau bikin lurus, bersih, ya… mungkin tidak mau dibersihkan,” kata Menko Luhut, Jumat (15/11/2019).
Artikel ini ditulis oleh:
