Jakarta, Aktual.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disarankan mencabut dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, Ahok dinilai tidak aspiratif dan amanah.
“Selain sedang terlibat beberapa kasus besar dan terindikasi korupsi, beliau (Ahok) juga acapkali membuat keresahan,” ujar Direktur Eksekutif Centre for Local Government Reform (Celgor), Budi Mulyawan kepada Aktual.com di Jakarta, Selasa (26/4).
Keresahan yang diciptakan Ahok tersebut, meliputi penggusuran pemukiman warga yang cenderung sewenang-wenang dan tak manusiawi serta di internal lingkungan Pemprov DKI.
“Ini dijawab oleh walikota Jakarta Utara, Rustam Efendi, dengan pengunduran dirinya dari jabatannya,” beber Cepi, sapaannya.
Diyakini langkah tersebut bakal diikuti pegawai negeri sipil (PNS) lain di lingkungan Pemprov DKI. Akhirnya, berdampak pada kegaduhan politik di ibukota.
“Untuk mencegah berlanjutnya hal tersebut, kami mendesak DPP PDI-P sebagai partai pengusung dan pendukung gubernur menarik dukungannya,” jelasnya.
Partai berlambang banteng itu juga diminta menginstruksikan kadernya di DPRD DKI menolak seluruh kebijakan bekas bupati Belitung Timur selama 17 bulan itu.
Artikel ini ditulis oleh:
