Profesionalitas penyelenggara pemilu masih banyak ditemukan DKPP terhadap penyelenggaara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu. Menurutnya saat ini pelanggaran penyelenggara pemilu masih didominasi oleh KPU, terutama di Kabupaten/Kota.

“Masih ada kelalaian yang ditemukan terhadap KPU, seperti aturan yang tidak jelas dari pusat sampai ke daerah,” pungkas Afitra.
Terkait peta potensi pelanggaran pemilu, Afitra lebih jauh menegaskan, ada lima daerah yang berpotensi terjadi konflik dalam perhelatan pemilu nanti, yakni di Papua, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Manado. Dengan Papua adalah daerah paling rawan diantara daerah tersebut.
Sebenarnya ada kesamaan denah indeks kerawanan pemilu dengan data yang dimiliki Kemendagri, Kepolisian dan Bawaslu. “Jadi menurut saya, potensi pelanggaran itu ada disekitar daerah tersebut, dengan Papua masih masuk ketegori daerah paling rawan,” tukasnya.
Untuk daerah yang rawan tersebut, kami (DKPP) tentunya tidak bisa melakukan antisipasi, tetapi paling tidak kami menyarankan kepada KPU khususnya bagi KPUD di daerah yang rawan tersebut untuk melakukan pendampingan, agar bisa melihat secara langsung  ssrta mampu mengawasi dan mendeteksi pelaksanaan pemilu, sehingga kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat diminamilisir.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS