“Kami telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Kemenkeu untuk masalah penyaluran dana kredit ultra mikro dan Kemenkominfo untuk keakuratan data. Soal kredit ultra mikro ini semangatnya untuk mengambil nasabah yang tercecer dari program KUR,” katanya.
Puspayoga juga meminta masukan dari Komite IV untuk peningkatan kinerja di jajarannya. “Kami juga meminta masukan dari pimpinan dan anggota komite IV agar kinerja kami di Kementerian koperasi dan UKM bisa lebih baik”.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaya meminta agar daerah di kepulauan juga diberikan akses yang mudah.
“Bagaimana di daerah kepulauan bisa lebih diperhatikan, KUR sudah disalurkan dan pelaku usaha mikro ini ingin dapat pinjaman tapi prosesnya masih sulit dilapangan,” pungkasnya.
Menjawab pertanyaan Haripinto, Menteri Koperasi UKM Puspayoga menyampaikan bahwa koperasi diluar jawa, memang perlu dapat banyak perhatian.
“Soal KUR itu di 2017 ada dana sebanyak 110 triliun, tapi ketika kami turun ada permasalahan perbankan dalam menyalurkan KUR nya karena pelaku UKM ini saat berproduksi dan tidak bisa menjual maka akan jadi masalah, hal ini karena banyak mini market. Oleh karena itu bupati dan walikota kami himbau agar bisa diminimalisir kebijakan mengeluarkan izin atas toko toko retail. Karena mematikan usaha kecil rakyat,” pungkasnya.
Laporan: Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
