Jakarta, Aktual.com – Ide pelebaran defisit anggaran dari sebelumnya 2,41 persen di APBN 2017 menjadi 2,92 persen di Rancangan APBN Perubahan 2017 ditanggapi serius kalangan DPR. Salah satu hal yang disoroti DPR adalah mengenai tata kelola utang pemerintah. Jika tak dikendalikan tentu akan melaju cepat tak terkontrol.
Menurut Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo, dalam mengendalikan defisit pemerintah diminta memperhatikan tata kelola utang dan belanja tidak produktif, termasuk subsidi juga harus diperhatikan. Dirinya pun melihat pelebaran defisit ini sebagai kebijakan politik.
“Masalah ini (pelebaran defisit anggaran) menjadi pilihan kebijakan politik. Makanya jika tak dikelola dengan baik utang pemerintah itu, akhirnya defisit sendiri bisa menjadi bumerang,” jelas Eddy di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (18/7).
Menurut politisi PDIP ini, secara politik pelebaran defisit dimungkinkan untuk mendukung ekspansi belanja pemerintah. Hal itu diklaimnya lebih baik, dibanding pemerintah harus selalu melakukan penyesuaian lantaran defisit anggaran yang mendekati tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai UU Keuangan Negara.
“Makanya tetap diwaspadai, jangan sampai malah menjadi bumerang. Mungkin bisa bisa diperlebar, daripada selalu disesuaikan (belanjanya),” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
