Jakarta, Aktual.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah angkat bicara terkait rencana BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105.000 mobil niaga dari India untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, langkah tersebut tidak perlu dilakukan karena pengadaan di dalam negeri justru akan memperkuat industri nasional.
“Aksi korporasi dari dana APBN ini perlu dipikirkan ulang. Presiden Prabowo mencanangkan berbagai program prioritas seperti MBG dan KDPM, yang salah satu tujuannya untuk memperkuat perekonomian domestik, terutama membangkitkan ekonomi pedesaan,” kata Said, Rabu (25/02/2026).
Said menjelaskan, program MBG dan KDPM diharapkan mendorong peningkatan permintaan bahan pangan yang dapat dipenuhi dari desa. Untuk itu, dari sisi hulu, Kementerian Pertanian harus meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
“Dengan demikian, sirkulasi perekonomian di desa tumbuh dan dengan sendirinya mengurangi produk pangan impor. Arsitektur perekonomian inilah yang seharusnya dipahami utuh oleh bawahan presiden, termasuk yang ada di BUMN,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Said, rencana impor mobil niaga oleh PT Agrinas menunjukkan belum sepenuhnya memahami arah kebijakan Presiden Prabowo. Ia menyoroti bahwa sejak 2011 pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan PDB, padahal sektor ini seharusnya menjadi andalan pengembangan hilirisasi sumber daya alam (SDA).
“Sektor manufaktur juga bisa menjadi tumpuan serapan tenaga kerja dari berbagai perguruan tinggi. Kenyataannya, lebih dari satu juta sarjana kita menganggur,” paparnya.
Ia meminta BUMN mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh. Mengutip perhitungan Celios, rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.
“Apakah PT Agrinas tidak berkomunikasi dengan pabrikan dalam negeri, misalnya dengan Gaikindo? Pengadaan 105.000 mobil niaga hampir setara produksi mobil niaga sepanjang 2025. Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri,” ujarnya.
Said menambahkan, pembelian menggunakan APBN multiyears harus dihitung matang, termasuk aspek purnajual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel.
“Pertimbangan efisiensi bukan satu-satunya. Yang lebih strategis adalah apakah program tersebut memberi bangkitan bagi industri dalam negeri atau tidak,” tegasnya.
Ia pun menyayangkan jika belanja APBN tidak memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi bagi rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini bukan dipikirkan ulang, tetapi perlu dibatalkan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
