Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Yudha menanggapi kontroversi terkait tiga kartu sakti yang diluncurkan oleh Pemerintahan Jokowi. Ketiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ia menilai kontroversi tersebut disebabkan oleh Jokowi yang tidak mengakui kalau program itu merupakan modifikasi dari program Pemerintahan SBY. Pasalnya, jika program kartu sakti tersebut diklaim sebagai program yang baru, maka otomatis program tersebut dapat dibilang ilegal karena telah keluar dari jalur APBN.

“Program itu bisa saja menjadi sah meski tanpa persetujuan DPR, asalkan program kartu sakti itu merupakan modifikasi dari program Pemerintah sebelumnya. Bukan program baru yang tidak termasuk dalam APBN 2014,” kata Satya saat ditemui di jakarta, Sabtu (8/11).

Selain itu, terkait anggaran, Satya mengatakan bahwa seharusnya tidak menjadi masalah asalkan jumlah anggarannya tidak melebihi dari kapasitas yang ada dalam APBN 2014, meski memang diyakini anggaran untuk pengadaan program tersebut melebihi dari kapasitas yang sudah ditetapkan. maka dari itu Satya meminta kepada pemerintah untuk segera mengajukan APBN-P 2015 agar janji-janji kampanye dari presiden terpilih bisa direalisasikan dalam bentuk mata anggaran.

“Apabila sekarang ingin direalisasikan lebih awal dari APBN-P 2015 tentunya itu tidak bisa karena tidak terlindungi secara hukum. Yang bisa hanyalah melanjutkan program-program yang lama, dia memodifikasi sedikit. Jangkauannya mungkin tidak bisa ke seluruh rakyat indonesia karena terbatasnya anggaran. Nantinya, dilanjutkan dengan proposal anggaran baru APBN-P 2015,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini payung hukum kartu sakti menginduk pada UU APBN-P 2014. Maka dari itu, Pemerintah tidak bisa melakukan atau mendefinisikan kartu itu dengan mata anggaran diluar dari yang sudah disepakati.

“Di dalam APBN-P 2014 kita hanya menyediakan cadangan untuk sosial safety net sebesar Rp5 triliun. Kalau ingin mengaktualisasikan gagasan kartu-kartu tadi melebihi dari pada cadangan sosial safety net tadi maka Jokowi sudah tidak bisa lagi menggunakan APBN 2014. Dia harus menunda program itu sebagian untuk diaplikasikan pada tahun 2015,” sambungnya.

Pada tahun 2015 sudah menyediakan social safety net sebesar Rp5 Triliun tapi kalau dirasa masih kurang, pemerintah bisa melakukan realokasi dari anggaran penaikkan harga BBM subsidi.

“Bakal ada penghematan dari kenaikan tersebut. Nah uang dari hasil penghematan tadi bisa direalokasikan untuk gagasan-gagasan semacam ini,” terangnya.

()

(Eka)