Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo berpesan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru Arcandra Tahar agar Indonesia bisa mencapai kedaulatan energi dalam waktu tidak terlalu lama. Tantangan terbesar dalam mewujudkan kedaulatan energi adalah membangun energi berbasis kemampuan dalam negeri yang mampu memberi manfaat optimal dan bernilai sustainabilty.
“Kedaulatan energi menjadi komitmen yang kerap didengar sebagai janji setiap pemerintahan dan hampir semua Menteri ESDM, namun ironisnya berulang kali komitmen tersebut lebih nampak hanya sebagai jargon dan komitmen politik semata,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/8).
Menurutnya, setelah lebih dari satu dasawarsa Indonesia menjadi ‘net importir’ di sektor migas, dikurun waktu yang sama komoditas minerba nasional diekspor tanpa peningkatan mutu nilai (non smelter) yang berarti. Disisi lain, peningkatan elektrifikasi secara nasional masih tersendat dan berjalan lambat, disebabkan ‘energy mix’ masih didominasi sumber daya fosil dan skema pembangunan pembangkit listrik yang masih terjebak pada kapasitas/program populis.
“Setiap tahun kebutuhan migas meningkat, namun produksinya secara nasional terus menurun dan importasi semakin besar. Selama tidak ada terobosan yang kreatif, penemuan sumur-sumur baru dan insentif teknologi maka kedaulatan energi nasional masih jauh dari apa yang diharapkan,” tegasnya.
Rofi yang juga anggota panitia kerja (panja) migas ini melihat, secara umum ‘road map’ pengembangan energi baru terbarukan (EBT) masih jauh dari harapan, padahal sudah cukup banyak regulasi yang dikeluarkan untuk mendorong percepatan implementasinya. Ada baiknya program pengarusutamaan EBT menjadi prioritas utama dan tulang punggung terbaik mewujudkan kedaulatan energi.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
