Jakarta, Aktual.com – Rencana impor 105.000 unit mobil pikap secara utuh (completely built up/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dari dua produsen India, Mahindra dan Tata Motors, memantik polemik di tengah industri otomotif nasional. Kendaraan tersebut direncanakan untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo, menilai kebijakan tersebut janggal dan berpotensi melemahkan arah industrialisasi nasional yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Kalau kapasitas produksi dalam negeri mencukupi, mengapa harus impor dalam jumlah besar? Ini bukan sekadar soal pengadaan kendaraan, tetapi menyangkut keberpihakan pada industri nasional,” tegas Firman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).
Menurut dia, langkah impor dalam skala masif berpotensi bertabrakan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan pentingnya hilirisasi, penguatan produksi dalam negeri, dan penciptaan lapangan kerja.
“Jangan sampai pidato soal kemandirian industri hanya menjadi slogan. Kalau praktiknya justru membuka keran impor, publik berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah,” ujarnya.
Firman mengingatkan bahwa industri otomotif tidak hanya soal perakitan kendaraan. Di dalamnya terdapat rantai pasok panjang yang melibatkan industri baja, komponen, ban, kaca, hingga ribuan UMKM pendukung.
Ia menilai impor kendaraan dalam bentuk utuh berpotensi memutus mata rantai nilai tambah yang seharusnya dinikmati pekerja dan pelaku usaha dalam negeri.
“Setiap unit yang diproduksi di dalam negeri menciptakan multiplier effect: tenaga kerja terserap, pajak masuk, industri komponen bergerak. Kalau kita impor CBU, nilai tambah itu justru dinikmati negara lain,” tegasnya.
Firman juga menyoroti potensi kecurigaan publik apabila kebijakan impor tersebut tidak disertai penjelasan terbuka dan rasional. Ia menegaskan pemerintah wajib memaparkan dasar ekonomi dan teknis keputusan itu secara transparan.
“Kalau tidak dijelaskan secara gamblang, wajar publik bertanya: apakah ada lobi industri tertentu, kepentingan jangka pendek, atau pertimbangan lain yang tidak disampaikan? Pemerintah harus terbuka,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Firman menegaskan BUMN semestinya menjadi lokomotif penguatan industri nasional, bukan justru membuka ruang impor yang berpotensi menggerus ekosistem otomotif domestik.
“BUMN harus berpihak pada industri dalam negeri. Kalau tidak ada alasan mendesak dan rasional, Presiden harus mengevaluasi bahkan membatalkan rencana impor ini,” tandas legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Firman memastikan DPR akan mencermati kebijakan itu secara ketat karena industri otomotif menyangkut jutaan tenaga kerja dan kepentingan ekonomi jangka panjang.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
