Jakarta, Aktual.com – Komisi X DPR RI fokus menyoroti eksodus tenaga kerja asal China yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. DPR khawatir aktifitas mereka lepas dari pantauan pengawasan aparat dan pemerintah.
“Ketika ada warga negara asing masuk ke proyek infrastutur di daerah-daerah kecil yang jauh dari pantauan kemudian tidak ada pejabat yang menegur, ya mereka jangankan mengibarkan bendera, kalau perlu mereka bikin kantor dan pemukiman sendiri. Sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lain, mereka bisa kawin dengan warga negara kita. Akhirnya menjadi koloni sendiri,” ujar Dede di Jakarta, Kamis (22/12).
Dede mengungkapkan gelombang kehadiran Warga Negara Asing (WNA) semakin besar. Mereka terdiri dari unsur tenaga kerja dan wisatawan.
Dede menilai kadatangan WNA secara besar-besaran dikarenakan kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah. Hanya saja, lanjut Dede, pemerintah terkesan gagap mengawasi mereka. Karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk segera membenahi sistem pengawasan WNA di Indonesia.
“Pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan bebas visa. Ini kita evaluasi kembali. Bebas visa ini masuknya turis banyak manfaat atau mudhorat? Siapkan dong mekanisme pengawasannya,” jelasnya.
“Artinya ketika pintunya dibuka melalui kebijakan bebas visa, tetapi kemudian anjing penjaganya kurang galak. Tentu akan terjadi berbagai hal,” imbuh dia.
(Laporan: Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
