“Kalau tidak dimulai sekarang, Jakarta bisa tenggelam. Ini pekerjaan raksasa yang harus dimulai,” kata Jokowi saat groundbreaking Giant Sea Wall di Muara Baru, Jakarta Utara, 9 Oktober 2014, dikutip Kompas.com.
Jakarta, Aktual.com – Proyek Giant Sea Wall memasuki fase krusial ketika Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Di tangan Jokowi, proyek yang sebelumnya masih berupa konsep besar warisan era Fauzi Bowo mulai bergerak menuju implementasi nyata. Namun sejak awal, langkah tersebut tidak pernah lepas dari tarik-menarik antara optimisme pembangunan dan kritik lingkungan.
Dari Ancaman Nyata ke Agenda Politik
Pada awal masa jabatannya, Jokowi dihadapkan pada realitas Jakarta yang kian tertekan oleh banjir rob dan penurunan tanah. Data dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan berbagai studi Institut Teknologi Bandung menunjukkan sebagian wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan tanah lebih dari 10 sentimeter per tahun.
Dalam konteks itu, Jokowi mulai mendorong percepatan proyek tanggul laut sebagai solusi jangka panjang. Dalam laporan Kompas.com (Jakarta, 2013), Jokowi menegaskan pentingnya pendekatan besar dalam menangani persoalan banjir ibu kota.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan normalisasi sungai. Harus ada solusi besar untuk jangka panjang,” ujar Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, 2013 (Kompas.com, 2013).
Pernyataan tersebut menjadi penanda perubahan pendekatan: dari solusi parsial menuju proyek raksasa berbasis rekayasa teknik.
Groundbreaking 2014: Awal Implementasi
Momentum terbesar datang pada 2014, ketika proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) memasuki tahap awal pembangunan. Groundbreaking tanggul laut sepanjang sekitar 32 kilometer dilakukan sebagai bagian dari proyek yang populer disebut “Garuda Agung”.
Kompas.com (Jakarta, 9 Oktober 2014) mencatat bahwa proyek ini mulai berjalan dengan dukungan pemerintah pusat. Jokowi, yang saat itu sudah terpilih sebagai presiden, tetap mendorong proyek tersebut sebagai bagian dari agenda nasional.
Media internasional seperti Reuters (Jakarta, 10 Oktober 2014) juga menyoroti proyek ini sebagai respons terhadap ancaman lingkungan yang semakin serius.
“Jakarta is sinking faster than any other major city,” tulis Reuters dalam laporannya, mengutip data penurunan tanah dan ancaman kenaikan muka laut (Reuters, Jakarta, 10 Oktober 2014).
Laporan itu memperkuat narasi bahwa Giant Sea Wall bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim.
Dukungan Pemerintah dan Perspektif Ekonomi
Dukungan terhadap proyek ini datang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan pelaku ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menilai proyek ini penting untuk melindungi kawasan vital ibu kota.
Dalam laporan Bisnis Indonesia (Jakarta, 2014), proyek Giant Sea Wall juga disebut berpotensi membuka kawasan ekonomi baru di pesisir utara Jakarta.
“Proyek ini tidak hanya untuk pengendalian banjir, tetapi juga membuka peluang pengembangan kawasan ekonomi baru,” tulis Bisnis Indonesia (Jakarta, 2014).
Selain itu, konsultan Belanda yang terlibat dalam perencanaan NCICD membawa pendekatan teknologi yang mengacu pada sistem pengendalian air seperti Delta Works. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa proyek tersebut secara teknis memungkinkan untuk diwujudkan.
Kritik Lingkungan: Reklamasi Jadi Sorotan
Namun, seiring percepatan proyek, kritik juga menguat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menjadi salah satu pihak yang paling vokal menolak pendekatan reklamasi dalam proyek ini.
Dalam laporan Tempo (Jakarta, 2015), WALHI memperingatkan bahwa proyek Giant Sea Wall berpotensi merusak ekosistem laut.
“Reklamasi di Teluk Jakarta berisiko merusak ekosistem dan memperparah pencemaran,” ujar perwakilan WALHI dalam diskusi publik di Jakarta, 2015 (Tempo, 2015).
Kritik serupa juga datang dari kalangan akademisi dan pakar lingkungan. Dalam laporan The Jakarta Post (Jakarta, 2015), sejumlah ahli menyoroti kelemahan mendasar proyek tersebut.
“Without addressing groundwater extraction, the sea wall will not solve Jakarta’s sinking problem,” tulis The Jakarta Post, mengutip pendapat pakar lingkungan (Jakarta, 2015).
Pernyataan ini menegaskan bahwa akar masalah Jakarta bukan hanya air laut yang naik, tetapi tanah yang terus turun akibat eksploitasi air tanah.
Konflik Sosial dan Kekhawatiran Nelayan
Selain isu lingkungan, proyek Giant Sea Wall juga memicu kekhawatiran sosial, terutama di kalangan nelayan pesisir. Reklamasi yang menjadi bagian dari proyek dinilai dapat mengganggu akses melaut dan mengurangi wilayah tangkap ikan.
Dalam berbagai laporan ANTARA News (Jakarta, 2014–2015), kelompok nelayan menyuarakan penolakan terhadap proyek tersebut.
“Reklamasi berpotensi menghilangkan akses nelayan melaut,” demikian pernyataan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang dikutip ANTARA News (Jakarta, 2014).
Kritik ini menunjukkan bahwa sejak awal, Giant Sea Wall bukan hanya proyek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Media Internasional dan Sorotan Global
Perhatian terhadap proyek ini tidak hanya datang dari dalam negeri. Media internasional seperti Bloomberg dan Reuters melihat Giant Sea Wall sebagai salah satu proyek infrastruktur paling ambisius di Asia Tenggara.
Dalam laporan Bloomberg (2015), proyek ini disebut sebagai bagian dari upaya besar Indonesia menghadapi perubahan iklim.
Namun, media yang sama juga menyoroti tantangan pembiayaan dan kompleksitas proyek.
“The project could cost billions and take decades,” tulis Bloomberg (2015), menyoroti besarnya investasi yang dibutuhkan.
Transisi ke Era Ahok: Percepatan dan Kontroversi
Masa jabatan Jokowi sebagai gubernur berakhir pada 2014 setelah ia dilantik sebagai Presiden RI. Tongkat estafet proyek kemudian beralih ke Basuki Tjahaja Purnama.
Di tangan Ahok, proyek Giant Sea Wall justru memasuki fase percepatan, terutama pada aspek reklamasi. Namun, langkah agresif ini juga memperbesar kontroversi.
Dalam laporan detikNews (Jakarta, 2016), Ahok merespons kritik terhadap reklamasi dengan nada tegas.
“Kalau menolak, kasih solusi,” ujar Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, 2016 (detikNews, 2016).
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan pragmatis pemerintah saat itu, yang melihat reklamasi sebagai bagian integral dari solusi.
Era Jokowi sebagai Titik Balik
Era Jokowi menjadi fase paling menentukan dalam sejarah Giant Sea Wall. Pada periode inilah proyek berubah dari sekadar wacana menjadi realitas pembangunan.
Namun sejak awal, dua narasi besar sudah terbentuk dan terus bertahan hingga kini: Narasi optimisme, yang melihat Giant Sea Wall sebagai solusi jangka panjang terhadap krisis iklim dan peluang ekonomi baru. Dan Narasi kritik, yang menyoroti risiko lingkungan, konflik sosial, dan kegagalan menyentuh akar masalah
Dengan kata lain, era Jokowi bukan hanya menandai dimulainya pembangunan, tetapi juga membuka perdebatan panjang tentang masa depan Jakarta: apakah bisa diselamatkan dengan tembok raksasa, atau justru membutuhkan perubahan yang lebih mendasar.
“Ini bukan proyek lima tahunan. Ini proyek jangka panjang untuk menyelamatkan Jakarta,” ujar Jokowi dalam laporan Reuters, Oktober 2014.
Sumber:
Kompas.com (2013–2014), Reuters (Jakarta, 10 Oktober 2014), Bloomberg (2015), CNN Indonesia (2014), Bisnis Indonesia (2014), Tempo (2015), The Jakarta Post (2015), ANTARA News (2014–2015), detikNews (2016),
Bappenas, Kementerian PUPR, WALHI, Dinas SDA DKI Jakarta, Studi ITB, Dokumen NCICD Indonesia–Belanda.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
