Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha mengatakan hendaknya pemerintah segera membayar hutang ke Pertamina agar perusahan BUMN itu dapat menjalankan tugasnya dan tidak mengurangi kualitas layanan hingga merugikan bagi rakyat.
Menurut Satya, bagaimanapun Pertamina merupakan BUMN yang berorientasi pada profit, sehingga ia harus termanajemen dengan profesional agar bisnis yang dijalankan dapat berkelanjutan.
“Apapun harus dibayar karena pertamina juga harus membeli BBM. Imbasnya cashflow Pertamina. Apalagi kalau posisi Pertamina yang tidak untung, piutang tersebut akan berdampak signifikan,” katanya pada Aktual.com, Selasa (8/8).
Mengingat Pertamina merupakan BUMN strategis yang menangani hajat hidup rakyat Indonesia, oleh karenanya Satya menegaskan agar pemerintah berhati-hati dalam membebankan tugas ke Pertamina. Jangan sampai tugas yang dibebankan dari pemerintah malah melumpuhkan perusahaan.
“Pertamina mengeluhkan LPG 3 Kg menggerus keuangan Pertamina. BBM satu harga itu mengeluarkan kocek Pertamina yang tidak sedikit. Jadi banyak yang membebankan Pertamina dan akan menjadi masalah besar apabila hutang seperti ini tidak segera diselesaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui pada rapat dengar pendapat Pertamina dengan DPR (6/6), Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik telah mengeluhkan piutang ini kepada DPR agar memdapat perhatian dan jalan solusi.
“Sebenarnya kami telah melaporkan dalam rapat kordinasi dengan pak Menko dua kali mengenai kondisi keuangan Pertamina di tahun ini. Khususnya cashflow tagihan kami hampir mencapai Rp40 triliun ke pemerintah,” ungkapnya kepada Komisi VII DPR.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
