Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. dpr.go.id

Jakarta, Aktual.com – Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menilai sejauh ini Diplomat Indonesia di luar negeri berkinerja meningkat baik. Hal itu, menurutnya, terbukti dari suara perwakilan Indonesia di PBB yang kerap menuai pujian.

“Perwakilan kita di luar negeri dan lembaga-lembaga internasional, menurut saya, tidak mengalami penurunan kinerja, malah sebaliknya, mengalami peningkatan yang positif. Di PBB, Indonesia sering kali diangkat sebagai anggota dewan keamanan dan HAM dengan suara yang tegas, terutama dalam mendukung Palestina dan isu-isu lainnya,” kata Meutya kepada media, di Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk memimpin ASEAN. Selain itu, dia mencatat kesuksesan Indonesia dalam acara G20 dan APEC.

“ASEAN telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk memimpin, dan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan besar dan strategis seperti G20, di mana hampir semua negara hadir, kecuali Rusia. Keberhasilan kita juga terlihat di APEC dan acara internasional lainnya. Suara lantang Indonesia di Uni Eropa juga terkait dengan promosi industri. Semua pencapaian ini merupakan hasil kerja keras perwakilan kita di luar negeri, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa diplomasi kita mengalami penurunan,” tambahnya.

Meutya juga membantah adanya keterlibatan partai dalam rekrutmen diplomat, menyatakan bahwa wajar jika terdapat diplomat yang berasal dari latar belakang non-diplomat.

“Sistem rekrutmen untuk posisi duta besar memang melibatkan diplomat Kemlu, tetapi juga melibatkan individu non-diplomat seperti jurnalis senior, akademisi, pengusaha, dan politisi. Contohnya, Adam Malik dan Ali Sastroamidjojo memiliki latar belakang politik. Tantowi Yahya, mantan duta besar di Selandia Baru, Heri Akhmadi di Jepang, dan Lena Maryana di Kuwait, semuanya ditunjuk oleh Presiden karena dinilai kompeten dan mendapat pertimbangan dari DPR,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa DPR memberikan pertimbangan, bukan persetujuan, dalam penunjukan duta besar.

“Pertimbangan yang tepat menjadi kunci, dan melihat kontribusi Indonesia di forum internasional seperti PBB, G20, APEC, dan ASEAN, para duta besar yang ditunjuk telah berhasil menunjukkan kinerja yang baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, isu terkait rekrutmen diplomat Indonesia mencuat dalam debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI pada Jumat (22/12/2023) malam. Salah satu cawapres menyatakan perlunya meninjau ulang rekrutmen diplomat karena terdapat dugaan titipan dari partai, yang mungkin tidak memahami sepenuhnya tentang tugas diplomasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan