Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin menilai langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengambil-alih penuh pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai langkah yang tepat.
Menurutnya, kawasan Selat Malaka sebagian besar berada di perairan Indonesia dan sudah seharusnya dikelola oleh pemerintah Indonesia. Dengan dikelolanya Selat Malaka, ia berharap ke depan pemerintah secara serius mengelola pemanduan dengan baik.
“Perairan Selat Malaka itu kan memang Indonesia yang paling besar, wilayah kita yang lebih besar, bukan Malaysia maupun Singapura,” terang Muhidin kepada wartawan, Selasa (11/4).
Disampaikan, Selat Malaka merupakah jalur laut terpenting di Kawasan Asia Tenggara dengan panjang kurang lebih 550 mil laut. Dengan dikelola pelayaran kapal asing dan domestik di wilayah tersebut, diharapkan akan ada pemasukan yang besar bagi negara.
“Pemanduan itu kan bisa menambah pemasukan bagi negara, Selat Malaka itu salah satu selat yang paling padat lalu lintas pelayarannya di dunia,” ucap Muhidin.
Anggota Fraksi Partai Golkar itu juga menambahkan, keberadaan Selat Malaka menyangkut kedaulatan bangsa yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Jika selama ini dikuasai oleh Malaysia dan Singapura, ke depan harus dibawah kendali penuh pemerintah Indonesia.
“Jika dikendalikan penuh itu bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan disitu, jadi bukan semata nilai ekonomis,” ucapnya.
“Jangan sampai udara yang sampai sekarang masih di monitor Singapura, lalu laut di perbatasan juga dikuasai mereka,” sambung Muhidin.
Senin (10/2) lalu, Menhub Budi Karya Sumadi diketahui meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Ia menceritakan bagaimana proses pelayanan jasa pemanduan akhirnya dikelola oleh pemerintah.
Setelah melakukan kajian mendalam dan menginventarisir berbagai permasalahan yang ada, di meja perundingan dengan Malaysia dan Singapura tidak bisa menyangkal bahwa perairan tersebut mayoritas milik Indonesia.
“Hari ini tidak terasa kita sudah mengambil-alih pekerjaan yang selama ini praktis tidak dikelola dengan baik. Padahal bidang ini sangat strategis dari segi kedaulatan indonesia, keamanan dan dari segi ekonomi. Dan saya pikir selayaknya kita lakukan kegiatan ini,” kata Menhub.
Artikel ini ditulis oleh:
