Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Amin menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 menunjukkan aktivitas ekonomi masih bergerak positif. Namun, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap tekanan yang dihadapi dunia usaha di tengah tren pertumbuhan tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi tentu penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli, dan keberlangsungan usaha,” ujar Amin dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Ia menyoroti peringatan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terkait potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri, seperti tekstil, plastik, elektronik, otomotif, hingga semen dalam beberapa bulan ke depan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sepanjang Januari hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 8.389 pekerja terkena PHK. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, diikuti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
Menurut Amin, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih menghadapi tantangan serius, khususnya di sektor industri dan ketenagakerjaan. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 masih banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh hingga 21,81 persen.
“Stimulus pemerintah memang penting untuk menjaga momentum perekonomian. Tetapi ke depan, penguatan sektor industri dan dunia usaha harus menjadi perhatian utama agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah,” katanya.
Amin juga menyoroti melemahnya sejumlah indikator industri, seperti penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur ke level kontraksi 49,1 serta turunnya indeks keyakinan industri. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan banyak pelaku usaha berada dalam fase bertahan akibat tekanan biaya produksi, melemahnya daya beli, serta pengaruh kondisi ekonomi global.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah mempercepat penerapan kebijakan ekonomi berbiaya rendah guna meningkatkan daya saing industri nasional. Menurutnya, tingginya biaya energi, logistik, dan hambatan non-produktif seperti pungutan liar masih menjadi beban bagi dunia usaha.
“Kalau biaya usaha tinggi, industri akan kesulitan berekspansi dan penyerapan tenaga kerja ikut melambat. Ini yang harus segera dibenahi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Amin juga menyoroti tren investasi yang semakin didominasi sektor padat modal. Ia menyebut bahwa kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja kini menurun dibandingkan satu dekade lalu.
Ia mencontohkan, investasi sebesar Rp1 triliun pada masa lalu mampu menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja, sedangkan saat ini hanya sekitar 1.200 hingga 1.300 pekerja.
Amin juga meminta pemerintah daerah lebih aktif menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, serta pemberian insentif yang tepat sasaran. Ia menilai relokasi pabrik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah turut berdampak pada meningkatnya angka PHK di sejumlah kawasan industri.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
