Jakarta, aktual.com – Sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam entitas seperti Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) telah menyuarakan berbagai permasalahan terkait Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Wakil Ketua Komisi VI, Mohamad Hekal, bersama Anggota Komisi V, Mulyadi, dengan baik menerima aspirasi tersebut.
Salah satu masalah yang disampaikan oleh AMBS adalah pertumbuhan pembangunan dan sektor pariwisata di Kawasan Puncak yang terkesan mengabaikan aspek ekonomi, lingkungan, dan kearifan lokal. Contohnya adalah meningkatnya jumlah proyek pembangunan dan investasi yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
Menyikapi keluhan masyarakat, Hekal menyatakan bahwa Komisi VI akan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Perhutani, dan Jasa Marga, yang beroperasi di Kawasan Puncak, untuk mengambil tindakan lanjutan terhadap masalah yang disampaikan oleh masyarakat.
“Kalau masyarakat sekitarnya datang bawa keluh kesah, tentu memang kalau kesah disampaikan kepada wakil-wakil rakyatnya nanti kita coba mediasi supaya sama-sama mendapat poin win-win solution yang bisa diterima,” ujar Hekal kepada Parlementaria usai menerima audiensi dengan AMBS di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2).
Hekal menyadari bahwa semangat masyarakat untuk berwisata di alam terbuka telah menjadi bagian dari inisiatif BUMN untuk mengembangkan sektor pariwisata alam, termasuk melalui pengembangan wisata kebun teh di Puncak. Namun, upaya tersebut seharusnya diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Sayangnya, hal ini dianggap tidak terjadi di Puncak.
“Nah yang kami dengar dari sini kan ternyata masyarakat sekitarnya mungkin belum terakomodir. Malah ini mungkin pengusaha-pengusaha dari lain tempat datang ke situ (bahkan) malah kok kita dengar ada sebagian yang pada digusur,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Harapan untuk menjaga kearifan lokal di Kawasan Puncak, termasuk melindungi daerah tersebut dari dampak bencana yang mungkin terjadi karena pembangunan yang semakin pesat, diungkapkan. Diharapkan bahwa BUMN yang beroperasi di Kawasan Puncak dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh masyarakat, bahkan menjadi contoh bagi perusahaan swasta lainnya yang berinvestasi di Indonesia.
“Ini yang kita harus perbaiki. Memang ini PR-nya nggak gampang, karena ini terjadi bukan hanya dengan BUMN-BUMN. Ini banyak sekali kita dapat keluhan, tapi memang ini sesuatu yang harus senantiasa kita laksanakan,” imbuhnya.
Ketua AMBS, Muhsin, juga mengungkapkan harapannya agar Kawasan Puncak terus mempertahankan kearifan lokalnya, termasuk upaya untuk melindungi kawasan tersebut dari risiko bencana yang dapat timbul akibat pembangunan yang semakin meluas.
“Kami minta solusi yang selama ini memang terjadi secara masif apa yang terjadi di Kawasan Puncak mungkin bapak-bapak juga paham dan tahu berita viral-viral yang ada di media sosial. Kami hanya ingin Puncak ini tetap dijaga kearifan lokalnya,” harapnya.
Aspirasi yang disampaikan meliputi beberapa isu, termasuk transformasi penggunaan lahan dan program Pengakuan dan Perlindungan Kehutanan Kemitraan (Kulin KK), pertumbuhan pembangunan yang besar tanpa izin yang jelas, pengelolaan pariwisata yang belum optimal, masalah sarana dan prasarana fasilitas umum, pengelolaan sanitasi yang buruk, konflik lahan, dan kekhawatiran terkait kehadiran imigran yang mengganggu.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
