Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengingatkan bahwa krisis garam yang kerap diberitakan di sejumlah media massa saat ini berdampak luas di masyarakat sehingga pemerintah diharapkan segera mencari solusi yang tepat untuk itu.
“Semua terkena terdampak, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga kalangan industri,” kata Daniel Johan di Jakarta, Kamis (27/7).
Menurut Daniel, krisis tersebut terjadi antara lain karena kesalahan manajemen yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hal tersebut, lanjutnya, karena kondisi kekurangan produksi serta melonjaknya harga garam sudah diketahui sejak lama.
“Masalah ini sebenarnya sudah diketahui sejak tahun 2016. Data produksi dan data kebutuhan sudah ada, dan Menteri Kelautan dan perikanan sudah paham ada kekurangan tetapi impor ditahan,” katanya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan benar-benar membuka telinga dan hati sehingga kebijakannya tidak “ngawur”.
Sebagaimana diwartakan Presiden Joko Widodo meminta para menteri mengatasi masalah garam yang saat ini harganya naik drastis sehingga memberatkan masyarakat termasuk pengusaha ikan asin.
“Saya nanti akan cek langsung beberapa menteri termasuk Menteri BUMN terkait PT Garam,” kata Presiden Jokowi usai membuka rapat koordinasi pengendalian inflasi 2017 di Jakarta, Kamis (27/7).
Presiden menyebutkan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2017 yang dihadiri kepala daerah, sejumlah bupati dan wali kota memang menyampaikan masalah harga garam.
Sebelumnya KKP sedang menyusun regulasi pengendalian impor komoditas garam dengan berkoordinasi serta memperkuat sinergi dengan sejumlah instansi terkait lain.
“Saat ini KKP juga sedang menyusun Peraturan Menteri KP tentang pengendalian impor komoditas pergaraman yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,” kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (25/7).
Sedangkan terkait dengan fenomena kelangkaan garam akibat iklim yang kurang baik, Brahmantya mengungkapkan bahwa kekurangan stok garam nasional terjadi karena petambak garam di beberapa daerah sentra penghasil garam belum mulai panen. Guna menanggulangi masalah yang terjadi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk verifikasi lapangan.
“KKP telah membentuk tim verifikasi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, untuk melakukan kajian terhadap kebutuhan bahan baku garam konsumsi,” katanya dan menambahkan, tim verifikasi itu terdiri dari Kementerian Koordinator Kemaritiman, KKP, Kemendag, Kemenperin, Bareskrim Polri dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil verifikasi ini akan ditelaah dan menjadi dasar penerbitan rekomendasi impor bahan baku garam konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku garam konsumsi pada tahun 2017.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
