Jakarta, Aktual.co — Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya meminta pemerintah kota memperhatikan nasib warga yang terkena imbas dari penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar mengatakan, selama ini janji pemerintah kota untuk menuntaskan dampak ekonomi warga pasca penutupan belum banyak yang terealisasi.
“Sebagian warga yang sebelumnya menggantungkan hidup dari keramaian lokalisasi kini perekonomiannnya terganggu,” katanya di Surabaya, Minggu (30/11).
Dia berharap agar pemkot peduli kepada warga setempat. “Enak bagi Pekerja Seks Komersial dan mucikari setelah dapat kompensasi terus pergi. Tapi masyarakat yang ditinggalkan bagaimana?,” katanya.
Sukadar mengakui pemerintah kota telah menggelar pelatihan keterampilan terhadap para warga yang terkena imbas dari penutupan Dolly. Namun, sebagian warga masih belum merasakan penanganan dampak sosial-ekonomi pasca penutupan lokalisasi terbesar se-Asia tenggara itu.
“Memang ada pelatihan, tapi banyak yang belum mendapatkannya. Saya tahu karena tinggal di sekitar daerah itu,” katanya.
Dia pun berharap untuk memulihkan perekonomian warga, pemerintah kota harus memberikan kemudahan warga membuka usaha hiburan. “Solusinya, jika ingin membuka usaha karaoke, warung musik ya dimudahkanlah. Mereka kan butuh hidup.”
Sukadar mengakui kemungkinan ada kekhawatiran munculnya kembali tindak asusila jika rumah hiburan dibuka di sekitar wilayah eks-lokalisasi Dolly. Namun, semuanya bisa diantisipasi melalui pengawasan.
Anggota Komisi C ini menilai pemerintah kota menerapkan aturan ganda dalam penegakan perda yang menyangkut tempat hiburan. Dia menengarai banyak rumah hiburan yang digunakan untuk kegiatan maksiat.
“Aturannya ganda, tempat hiburan di beberapa tempat apa steril dari maksiat?,” katanya.
Sukadar berharap pemerintah kota nantinya membuat inisitif perda yang mengatur tentang kawasan terdampak pascapenutupan lokalisasi. “Untuk menghidupkan perekonomian di sana (kawasan eks lokalisasi) perlu inisiatif pemkot atau dewan,” katanya.
Selama ini, dia menegaskan masalah warga terdampak penutupan lokalisasi dianggap selesai, hanya merupakan wacana yang dihembuskan oleh pemerintah kota. “Pemkot hanya membangun opini bahwa penyelesaian telah tuntas,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
