Jakarta, Aktual.com – Kementerian PPN/Bappenas terus bekerja untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tahun kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut, strategi pembangunan infrastruktur nasional diarahkan untuk membangun empat dimensi secara menyeluruh, yakni dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta dimensi pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
“Untuk itu ke depan, infrastruktur yang dibangun harus tepat guna. Sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan langsung hasil kerja nyata yang diupayakan pemerintah,” ungkap Bambang, kala memaparkan capaian dua tahun kinerja di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10).
Katanya, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dan Wapres JK, pihaknya fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Beberapa pencapaian sudah lumayan. Seperti proyek pembangunan irigasi, di tahun 2015 lalau susah terbangun 152.402 ha dan target 2016 ini sebesar 60.402 ha-target. Hingga akhir 2019, bisa mencapai 1 juta ha. Jadi saat kurang dari 21 persen,” papar dia.
Apalagi memang, untuk kebutuhan pendanaan infrastruktur di periode 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp4.796,2 triliun.
Kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja kementerian/lembaga dan transfer daerah (APBN dan APBD) mencapai Rp1.978,6 triliun (41,3 persen), juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2 persen), dan partisipasi swasta senilai Rp1.751,5 triliun (36,5 persen).
Anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada 2015, infrastruktur mendapat alokasi sebesar Rp290,3 triliun. Dan tahun ini meningkat hingga menyentuh angka Rp313,5 triliun.
“Tahun depan, anggaran infrastruktur dipatok pada angka Rp346,6 triliun,” ujar Bambang.
Hingga 2019 mendatang, lajutnya, total anggaran infrastruktur diperkirakan sekitar Rp1.500 triliun. Angka tersebut memang masih berada di bawah prakiraan kebutuhan dana dari APBN dan APBD, yakni 1.978,6 triliun rupiah.
“Maka, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peran sumber pembiayaan swasta dinilai cukup signifikan dalam investasi pembangunan infrastruktur di tanah air,” tegas Menteri Bambang.
Dalam rangka mendorong peran swasta itu, salah satu skema yang penting adalah skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU periode 2015-2016 mencapai Rp63,86 triliun.
Antara lain, untuk financial close 2015-2016, adalah proyek Pembagkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), 2×1.000 MW dengan nilai proyek Rp54 triliun. Status financial close-nya sendiri di Juni 2016.
Selain skema KPBU, kata dia, alternatif pembiayaan yang terus didorong oleh Kementerian PPN/Bappenas berupa Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA). Skema ini memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Mereka un sudah dibagi proyek-proyek yang harus dibiayai. Pembiayaan ekuitas oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Taspen, dan BPJS Kesehatan sebanyak 14 ruas tol sepanjang kurang lebih 700 km.
“Sehingga bila ini semua berjalan sesuai yang direncanakan, maka kami berharap tol Trans Jawa dapat diselesaikan pada akhir 2018,” pungkasnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
