Jakarta, Aktual.com – Mantan Menteri Keuangan era Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier mengaku aneh dengan mekanisme pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara rezim pemerintahan Joko Widodo dan Jususf Kalla ini.
Menurut dia, bila dibandingkan pada era pemerintahan orde baru, dalam pengajuan pada tahapan rancangan APBN kepada DPR RI, selalu mengajukan hitungan rendah.
“Penerimaan perpajakan realisasinya terhadap target, terus terang saja selama orde baru, dan saat saya Dirjen pajak, dulu cara menghitung APBN menyerahkan hitungan rendah,” kata Fuad dalam acara diskusi bertajuk ‘Membedah RAPBN TA 2018’, di Komplek Parlemen, Senayan, dimuat Kamis (28/9).
Yang kemudian, sambung Fuad, dalam pembahasan APBN perubahan mengalami peningkatan anggaran hingga pada tahapan raliasasi program dalam penggunaan APBN nya tersebut.
“Kemudian naik pada (pembahasan) APBNP, dan meningkat lagi ketika realisasi. Sekarang (pemerintahan Jokowi,red) kebalikannya biar enak di dengar dikasih dengan angka tinggi, kemudian APBNP nya disunatin, (masuk) realiasasi (APBN) disunatin lagi, ya habis ‘tidak punya anak’, disunatin terus,” pungkas pria yang juga mantan Dirjen Pajak itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Arbie Marwan
