Di balik dinding penjara, di lorong-lorong sempit yang tak tersentuh kamera, kekerasan itu berlangsung tanpa jeda. Tubuh yang dipukul, martabat yang direndahkan, dan ketakutan yang dipelihara menjadi bagian dari keseharian warga Palestina. Apa yang terjadi bukan lagi sekadar insiden, melainkan pola yang berulang, sebuah siklus penderitaan yang terus diproduksi.
Dalam situasi seperti itu, seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kondisi yang terjadi telah melampaui batas konflik biasa. Ia melihatnya sebagai rangkaian penderitaan fisik dan mental yang berlangsung terus-menerus.
Francesca Albanese, pelapor (rapporteur) khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, pada Senin menyampaikan penilaian yang tajam. Ia menyebut dunia telah memberi ruang bagi praktik kekerasan tersebut.
“Israel pada dasarnya telah diberi izin untuk menyiksa warga Palestina, karena sebagian besar pemerintah Anda, para menteri Anda, telah mengizinkannya,” katanya saat mempresentasikan laporan di Dewan HAM PBB, dilansir dari aljazzera.com, Selasa (24/3/2026).
Penilaian itu ia kaitkan dengan perubahan pola yang menurutnya semakin terbuka. Praktik yang sebelumnya berlangsung di balik tembok penahanan, kini dinilai telah menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas.
“Apa yang dulunya beroperasi di balik bayang-bayang kini dipraktikkan secara terbuka. Sebuah rezim penghinaan, penderitaan, dan perendahan martabat yang terorganisir, yang disetujui di tingkat politik tertinggi,” ujar Albanese.
Ia bahkan menegaskan, penyiksaan tidak lagi terbatas pada ruang interogasi atau sel tahanan. Bentuknya meluas, meresap ke dalam kehidupan sehari-hari warga di wilayah pendudukan.
“Penyiksaan tidak terbatas pada sel dan ruang interogasi,” demikian diuraikan dalam laporannya.
Dalam laporan berjudul “Penyiksaan dan Genosida”, Albanese menggambarkan dampak yang lebih luas dari kekerasan tersebut. Ia menilai kombinasi pengungsian massal, pengepungan, pembatasan bantuan, hingga kekerasan militer dan pemukim telah menciptakan tekanan berlapis.
“Melalui dampak kumulatif dari pengungsian massal, pengepungan, penolakan bantuan dan makanan, kekerasan militer dan pemukim yang tak terkendali, serta pengawasan dan teror yang meluas, wilayah Palestina yang diduduki telah menjadi ruang hukuman kolektif, di mana penghancuran kondisi kehidupan mengubah kekerasan genosida menjadi alat penyiksaan kolektif dengan konsekuensi mental dan fisik jangka panjang bagi penduduk yang diduduki,” tambahnya.
Data yang menyertai laporan tersebut menunjukkan skala dampak yang besar. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 72.263 orang tewas dan 171.944 lainnya terluka akibat serangan penjajah. Di Tepi Barat, lebih dari 18.500 warga Palestina ditangkap, termasuk setidaknya 1.500 anak-anak hingga Februari.
Namun laporan itu tidak berdiri tanpa bantahan. Perwakilan misi penjajah Israel di PBB menolak temuan tersebut dan menilai Albanese tidak bersikap netral.
“Albanese menyalahgunakan platform PBB-nya untuk terlibat dalam antisemitisme yang ganas, termasuk menyebarkan narasi yang merupakan distorsi dan trivialisasi Holocaust. Dia secara rutin membuat pernyataan yang mendukung organisasi teroris dan menganjurkan narasi ekstremis berbahaya untuk merusak keberadaan Negara Israel,” demikian pernyataan misi tersebut.
Di tengah perdebatan itu, Albanese justru mengarahkan kritiknya kepada komunitas internasional. Ia menilai pembiaran menjadi faktor yang membuat situasi terus berulang dan semakin dalam.
“Meningkatnya penggunaan senjata itu sebagai bagian dari genosida Israel terhadap rakyat Palestina membuat pelanggaran ini semakin serius dan tidak dapat dibenarkan,” katanya.
“Jika komunitas internasional terus mentolerir tindakan-tindakan seperti itu ketika dilakukan terhadap warga Palestina, maka hukum itu sendiri akan kehilangan maknanya.”
Di Tepi Barat, tekanan itu hadir dalam bentuk yang lebih senyap, namun tak kalah mencekik. Penggerebekan berlangsung hampir setiap malam, rumah-rumah dimasuki tanpa peringatan, dan penangkapan dilakukan bahkan terhadap anak-anak.
Pos-pos pemeriksaan berdiri di banyak titik, membatasi ruang gerak warga dan memecah akses antarwilayah. Para pemukim kerap melakukan kekerasan yang berulang, sementara aparat bersenjata hadir sebagai bayang-bayang yang tak pernah benar-benar pergi.
Lahan-lahan perlahan diambil, rumah diratakan, dan kehidupan sipil dipersempit hingga sekadar bertahan hari demi hari. Dalam situasi seperti itu, rasa aman menjadi barang langka, sementara ketidakpastian menjadi rutinitas yang harus dijalani tanpa pilihan.
Satu Keluarga Ditembaki di Dalam Ambulans
Kekerasan itu tidak hanya hadir dalam laporan atau statistik. Ia juga menyusup ke ruang yang seharusnya paling aman, ambulans. Pada Maret 2026, sebuah keluarga Palestina dilaporkan menjadi korban penembakan pasukan penjajah saat berada di dalam kendaraan medis di wilayah Tepi Barat yang diduduki, di sekitar Jenin, area yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi pusat operasi militer intensif.
Menurut laporan media internasional, ambulans tersebut tengah membawa anggota keluarga yang terluka untuk mendapatkan perawatan. Di dalamnya terdapat beberapa orang dari satu keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Namun perjalanan itu terhenti ketika kendaraan tersebut berada di tengah operasi militer.
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto
